Bos Perumnas belum koordinasi soal implementasi UU Tapera

Bos Perumnas belum koordinasi soal implementasi UU Tapera
UANG | 24 Februari 2016 18:16 Reporter : Pramirvan Datu Aprillatu

Merdeka.com - Pemerintah bersama DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI masa persidangan III tahun 2015-2016. Aturan ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Meski demikian, Direktur Utama Perum Perumnas, Himawan Arief Sugoto mengaku belum mendapatkan arahan dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Saya belum bisa jawab, karena belum koordinasi dengan Menteri PU-Pera (Basuki)," katanya kepada wartawan di Teluk Jambe, Karawang, Rabu (24/2).

Himawan mengungkapkan pihaknya baru mengetahui soal permasalahan usulan pungutan. Menurut dia, ini jadi langkah yang baik sebab beleid itu mengatur sumber pembiayaan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kita baru tahu untuk permasalahan usulan, saat ini sudah diketok. Tapera tersebut jadi sumber pembiayaan penyediaan perumahan," katanya.

Seperti diketahui, DPR mengagendakan dan menyepakati RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi Undang-undang. Dalam peraturan itu, akan meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah jumlahnya puluhan juta. (mdk/idr)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami