Bos Wijaya Karya soal BUMN disebut monopoli proyek: Kita butuh swasta

UANG | 6 Oktober 2017 15:14 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Direktur Keuangan PT Wijaya karya, Steve Kosasih membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa BUMN menguasai proyek pembangunan di Indonesia.

Menurutnya, BUMN khususnya Wika sangat terbuka untuk bekerja sama dengan swasta. Sebagai contoh dari segi bahan bangunan proyek.

"Sinergi BUMN butuh swasta, swasta bareng kita. Ya proyeknya mungkin milik BUMN, tapi pas kerja gandeng swasta. Hampir tidak ada yang kita kerjakan sendiri," ungkapnya di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).

Dia menjelaskan, BUMN tentu tidak mungkin bisa menyediakan semuanya. Ada pihak swasta kompeten di bidang tersebut, sehingga dengan demikian kerja sama Swasta-BUMN dijalankan.

"Kita kalau mengerjakan proyek sub kontraktornya banyak sekali. Contoh kita tidak pernah bikin jalan tol tidak beli batu, belinya ready mix yang isinya semen. Batu, pasir, WIKA tidak punya itu, pasti beli dari yang lain. Semen dari Semen Indonesia, sebagian lagi dari swasta," kata Steve.

Dia menambahkan, bisnis konstruksi infrastruktur justru tidak terlalu diminati pihak swasta. Mengingat adanya risiko finansial dan memerlukan modal yang sangat besar.

"Bisnis kontraktor menurut kami tidak banyak makan banyak jatah swasta, karena swasta juga tidak senang-senang amat mengerjakan ini, karena berat di depan ongkosnya," imbuhnya.

"Contohnya kita mau buat jalan tol kita lagi tender di Panimbang, itu availability payment 15 tahun, alias dibayar 15 tahun, dibayar berapa? Ya tergantung pemerintah ada duit berapa. Swasta tidak mau ambil begini, bukan tidak mau, tapi cenderung menghindari, karena duitnya terbatas."

Kerena itu, keterlibatan BUMN dalam proyek-proyek infrastruktur Pemerintah lebih merupakan bentuk komitmen BUMN pada pembangunan di Indonesia.

"Saya tidak bilang kita juga duitnya tidak terbatas, kita terbatas juga. Hanya kita lebih mengerti nature pemerintah, kita tahu oh, kita juga sebagian dana juga dari negara pas pertama penyertaan modal, atau terima dana PMN, berarti kita utamakan proyek pemerintah supaya bisa jalan dengan bagus," tandasnya. (mdk/sau)


Menteri Rini copot Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dari komisaris Pelindo II
Wika Gedung garap proyek hunian Rp 600 M di Stasiun Pasar Senen
Anak usaha Wijaya Karya kolaborasi garap proyek konstruksi
Menteri Rini: Izin proyek infrastruktur awalnya dimiliki swasta, tapi tidak jalan
Pembelaan Menteri Rini saat BUMN disebut dominasi proyek hingga swasta tak kebagian
Bos PLN minta harga batu bara dalam negeri wajar sebab terkait tarif listrik rakyat
PLN rencana geser proyek pembangkit listrik 35.000 MW ke luar Jawa

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.