Bupati Morotai Usul Permendag Terkait Tol Laut Direvisi

Bupati Morotai Usul Permendag Terkait Tol Laut Direvisi
UANG | 21 September 2020 16:48 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Benny Laos mengusulkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53 Tahun 2020, terutama yang berkaitan dengan tol laut, direvisi. Menurutnya, regulasi yang mengatur jenis barang yang bisa diangkut oleh tol laut membuat pembangunan di daerahnya berjalan lambat dan memakan biaya yang lebih tinggi.

"Kami usul Permendag 53 tahun 2020 jangan atur barang yang dimuat tapi tolong atur barang yang dilarang saja sehingga kami di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) leluasa kirim barang," ujar Benny dalam tayangan virtual, Senin (21/9).

Dia menjelaskan, masih ada aturan yang membatasi penggabungan barang yang bisa diangkut kapal tol laut, sehingga meskipun tonase barang sudah mencukupi, tapi ketika kontainer masih punya sisa ruang kosong yang bisa diisi barang kecil, hal itu tidak bisa dimanfaatkan. Hal ini berdampak pada efisiensi pengangkutan.

"Sebagian barang boleh diangkut, sebagian lagi tidak bisa terkirim, sehingga terpaksa harus melalui jalur lain yang lebih jauh agar tetap sampai tujuan. Imbasnya, biaya logistik malah jadi lebih mahal," imbuhnya.

"Contoh, kalau kirim genset tidak bisa kirim kabel. Kalau kirim besi, tidak bisa kirim kawat. Ada barang yg murah tapi ada item yang mahal harus dibiayai sampai Rp 50 juta untuk satu kontainer karena (pengirimannya) melalui Ternate, menyebrang ke Tobelo dan balik lagi ke Ternate."

Baca Selanjutnya: Kemudian tol laut dinilai baru...

Halaman

(mdk/azz)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami