Buruh Bakal Terus Lakukan Aksi Penolakan Omnibus Law, Ini Alasannya

UANG | 26 Januari 2020 13:47 Reporter : Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan akan terus melakukan aksi penolakan omnibus law cipta lapangan kerja, jika tuntutan buruh tidak didengar dan ditanggapi.

Dia mengungkapkan, sebelum aksi pada 20 Januari sebetulnya serikat buruh telah menggelar pertemuan dengan para menteri terkait. Namun tidak ada tindak lanjut sehingga aksi tetap dilakukan.

"Jawaban dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) mewakili yang hadir pada waktu itu apa yang dikhawatirkan oleh buruh adalah tidak akan terjadi, beliau berjanji seperti itu, oleh karena itu beliau akan memfasilitasi pertemuan dengan vocal pointnya beliau menyebut adalah Menaker bu Ida," kata dia, di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (26/1).

Namun rupanya, pertemuan tersebut tidak pernah terlaksana hingga saat ini. "Tapi sampai hari ini tidak pernah ada pertemuan yang dijanjikan oleh bapak Airlangga tersebut yang mengundang serikat buruh dengan vocal pointnya ibu Ida. Dengan demikian 6 alasan kami menolak omnibus law itu kami sampaikan dalam aksi KSPI 20 Januari lalu ke DPR," ungkapnya.

1 dari 1 halaman

6 Tuntutan

Adapun 6 tuntutan buruh yang dijadikan dasar untuk menolak omnibus law cipta lapangan kerja tersebut, di antaranya adanya kekhawatiran penghapusan aturan upah minimum karena sistem upah per jam. Kemudian alasan penolakan yang kedua, karena omnibus law tersebut dinilai dapat menghilangkan pesangon dengan memunculkan istilah unempoleyment benefits.

"Ketiga adalah membolehkan outsorcing dan pekerja kontrak untuk semua jenis industri tanpa batasan, keempat adalah menggunakan tenaga kerja asing yang bebas termasuk unskill worker," ujarnya.

Selanjutnya alasan kelima adalah dikhawatirkan akan menghilangkan jaminan pensiun dan jaminan kesehatan bagai buruh. "Dan keenam adalah menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan. Kami sampaikan itu," tutupnya. (mdk/azz)

Baca juga:
DPR Pastikan Pembahasan Draf Omnibus Law Dilakukan Secara Transparan
Jokowi Sebut RUU Omnibus Law Perpajakan Sudah Diajukan ke DPR
Saat Omnibus Law Berlaku, Pekerja Kontrak Bakal Dapat Pesangon Jika Kena PHK
Pekan Depan, Presiden Jokowi Tandatangani Surpres Omnibus Law
Ketua KSPN Ungkap Ada Kelompok Tunggangi Aksi Tolak RUU Omnibus Law
Demo Gedung DPRD Sumut, Ratusan Buruh Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Iuran BPJS

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.