Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law, Dinilai Produk Kapitalis

Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law, Dinilai Produk Kapitalis
UANG | 28 Desember 2019 15:00 Reporter : Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menolak adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Penolakan tersebut karena mereka menganggap omnibus law tersebut merupakan produk sistem kapitalis.

Sekretaris Jenderal FSPMI, Riden Hatam Aziz, mengatakan Omnibus Law merupakan produk kapitalis sebab tidak melibatkan buruh dalam konsep dan proses pembahasannya. Menurutnya, pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha saja.

Dia juga menegaskan pihaknya akan melakukan 'jihad' dan berjuang habis-habisan supaya omnibus law tersebut tidak disahkan. "Caranya saja sudah salah, caranya sudah tidak adil, bahkan sudah tidak pancasilais. Di mana keadilannya bicara perburuhan, ketenagakerjaan, kami sebagai pekerja tidak dilibatkan. Tidak pancasilais pemerintahan sekarang," kata dia, di Kantor LBH, Jakarta, Sabtu (28/12).

Dia menilai, substansi yang terkandung dalam omnibus law ketenagakerjaan tersebut merendahkan kaum pekerja atau buruh. Sebab, didalamnya akan terkandung mengenai aturan baru terkait kemudahan proses perekrutan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK, penggajian berdasarkan jam kerja, hingga memberikan kemudahan perizinan bagi tenaga ahli asing untuk kerja di Indonesia.

"Dengan demikian sikap kami, kami akan totally. Bahkan bahasa saya sebagai sekjen akan jihad dalam tanda petik, karena hal ini menyangkut prinsip fundamental, caranya saja sudah salah. Apakah ini akan menjadikan negara kapitalis, negara kerjaan," ujarnya.

Padahal, lanjutnya, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, setiap bentuk perubahan yang akan dilakukan terhadap aturan dasar dalam bernegara, harus melibatkan pihak-pihak yang berkaitan erat dengan aturan tersebut. Namun dalam hal ini kaum buruh tidak dilibatkan.

"Khusus di kluster ketenagakerjaan omnibus law, kami sebagai pekerja sampai detik ini tidak ada diajak bicara, dibahas dalam rapat-rapat, padahal fungsi kita memberikan rekomendasi," ujarnya.

Baca Selanjutnya: Pemerintah Klaim Sudah Libatkan Buruh...

Halaman

(mdk/bim)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami