Butuh Dana Rp 2.058 T Bangun Infrastruktur, Pemerintah Lakukan Skema KPBU

UANG | 14 November 2019 16:37 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf membutuhkan dana sebesar Rp6.445 triliun untuk pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2020-2024. Dari kebutuhan, tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diberikan penugasan proyek pembangunan senilai Rp2.058 triliun.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Heripoerwanto mengaku sulit apabila pembiayaan dilakukan hanya mengandalkan anggaran dari APBN. Sebab, pihaknya hanya menerima sebesar Rp623 triliun dari APBN sementara ada gap pendanaan sebesar Rp1.435 triliun yang harus didapatkan pihaknya.

"APBN selama 5 tahun mendatang itu tidak akan cukup untuk mendanai, sehingga memang diperlukan pembiayaan alternatif untuk mencapai pembiayaan tersebut," ujar eko dalam acara diskusi di di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (14/11).

Eko mengungkapkan, untuk memenuhi gap pendanaan maka dalam pembangunan infrastruktur dilakukan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Di mana pembangunan infrastruktur dilakukan dengan menggaet swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, untuk melakukan penawaran skema KPBU, Kementerian PUPR lebih dahulu melakukan screening pada proyek-proyek yang akan dikerjakan tersebut untuk melihat tingkat kelayakannya. Artinya, jika dinyatakan layak secara ekonomi dan finansial maka ditawarkan skema KPBU unsolicited, KPBU tanpa dukungan, atau business to bussiness.

Sedangkan jika proyek dinyatakan layak secara ekonomi dan finansial marjinal maka skema yang diberikan KPBU dengan dukungan pemerintah. Kemudian, jika proyek dinyatakan layak secara ekonomi namun tidak layak finansial maka dilakukan KPBU dengan availability payment (AP) penugasan ke BUMN.

1 dari 2 halaman

Penggunaan Anggaran

Terakhir, jika proyek dinyatakan layak secara ekonomi, namun tidak layak finansial, serta sudah tidak ada alternatif pembiayaan lainnya, barulah melibatkan pendanaan dari APBN atau APBD.

"Jadi beda dengan dulu, di mana APBN dahulu baru masuk ke swasta dan BUMN. Sekarang tidak, kebalikannya, jadi APBN paling terakhir. Kini banyak sekali swasta yang ajukan untuk pembangunan jalan tol, ini menunjukkan memang sistem KPBU itu sudah berjalan dengan baik," jelas dia.

Adapun kebutuhan anggaran sebesar Rp2.058 triliun bakal digunakan untuk pembangunan di sektor sumber daya air sebesar Rp577 triliun. Lalu pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp573 triliun, permukiman Rp128 triliun, serta perumahan sebesar Rp780 triliun.

"Presiden menyadari infrastruktur yang andal merupakan kunci penting tingkatkan daya saing Indonesia. Infrastruktur yang dibangun untuk hubungkan dengan pusat ekonomi hingga kawasan industri, dan itu PUPR mencoba mewujudkannya," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Maksimalkan Peran Swasta

Direktur Riset Centre of Reformon Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan, pemerintah memang tidak mungkin secara terus-menerus mengandalkan APBN untuk membiayai infrastruktur. Sehingga, perlu melibatkan pihak-pihak swasta untuk membantu pembiayaan.

"Nah fokus kita bagaimana maksimalkan peran dari swasta. Kalau ada swasta berarti ngomongin ada dua, mau atau mampu?" kata Piter dalam diskusi di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (14/11).

Piter mengatakan selama ini justru banyak pihak-pihak swasta yang justru protes dikarenakan tidak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur. Dia memandang, keterlibatan swasta hanya diberikan pada pihak-pihak terkait saja.

"Tapi masalahnya sejauh mana swasta kita mampu? Yang ada yang itu lagi, itu lagi, dan itu lagi," imbuh dia.

Di samping itu, Piter juga mengungkapkan persoalan besar yang menghambat peran swasta untuk terlibat membangun infrastruktur. Salah satunya adalah kendala pembiayaan. (mdk/azz)

Baca juga:
15 November, Jalur Putar Balik di Depan Kampus IISIP Lenteng Agung Ditutup
Tak Hanya Infrastruktur, Jokowi Juga Ingin Bangun Peradaban di Ibu Kota Baru
Bangun 2.500 Km Tol, Pemerintah Ingin Kejar Ketertinggalan dari Malaysia dan Thailand
Jokowi Cerita Kerap Pusing dan Kurang Tidur Sejak Menjadi Presiden
Kadin Masih Temukan BUMN Garap Proyek Bernilai Kecil
6 Alasan Jokowi Getol Bangun Infrastruktur di Periode I