Cara Bupati Anas Atasi Anak Putus Sekolah Tanpa Bebani APBD

UANG » BANYUWANGI | 22 November 2019 18:54 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengungkap, sejumlah jurus yang digunakan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Strategi-strategi tersebut dilakukan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Program pertama, yakni Siswa Asuh Sekolah. Dalam program ini, siswa yang mampu membantu temannya yang tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan sekolah seperti seragam dan keperluan sekolah lain.

"Siswa yang kaya menyisihkan untuk siswa yang miskin sehingga dengan demikian, secara cepat anak yang tidak punya seragam, bisa dibiayai dengan ini. Berapa yang terkumpul Rp17 miliar dari program siswa asuh sekolah ini," kata dia di Jakarta, Jumat (22/11).

Selain itu ada juga program uang saku bagi anak dari keluarga sangat miskin. Program ini diberikan dari anak dari tingkat SD hingga SMA.

"Siswa sangat miskin tidak sekolah karena mereka minder karena tidak ada uang ketika ke kantin. Maka di Pemda orang miskin yang sangat miskin, kami kasih uang saku, SD Rp10.000, SMP Rp15.000 rupiah, SMA Rp20.000 per anak per hari," imbuhnya.

Meski demikian, selain harus masuk dalam kategori keluarga sangat miskin, penikmat program uang saku ini harus memenuhi dua kriteria lain. "Satu, bagi keluarga miskin yang merokok mereka tidak mendapatkan ini. Dua keluarga miskin yang tidak punya android. Yang punya android mereka tidak dapat hak uang saku," tegas dia.

1 dari 1 halaman

Program Siswa Titipan

Persoalan anak putus sekolah pun menjadi perhatian Anas. Dia pun menginisiasi program siswa titipan. Dalam program ini setiap kepala sekolah menerima mandat untuk bertanggung jawab atas sejumlah anak putus sekolah.

"Anak putus sekolah kalau kita biayai pakai APBD, tidak cukup. Maka setiap kepala sekolah kami kasih mandat untuk mengatasi anak putus sekolah. Kalau setiap kepala sekolah kita titip 10 anak, kali 300 kepala sekolah sudah 300 kali 10 (anak putus sekolah). Bayangkan kalau semua harus diurus Pemda maka anggaran kita tidak cukup," tandasnya. (mdk/azz)

Baca juga:
DPR Minta Mendikbud Nadiem Makarim Kedepankan Keadilan dalam Revitalisasi SMK
Meski Terkendala Pembebasan Lahan, UIII Diyakini Bisa Beroperasi September 2020
DPR Minta Kemenpan-RB Prioritaskan Guru Agama dalam CPNS buat Perbaiki Moral Bangsa
Buku Pelajaran Agama Dirombak, Mencintai Negara Juga Bagian dari Iman
Ketika Warga Perbatasan Pilih Sekolahkan Anak di Malaysia
Prajurit TNI di Perbatasan Dibekali Cara Mengajar di Sekolah