Catatan Lengkap Perjalanan Ekonomi Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Catatan Lengkap Perjalanan Ekonomi Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
UANG | 20 Oktober 2020 15:34 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merilis Laporan Tahunan 2020 melalui situs resminya di ksp.go.id pada Selasa (20/10). Laporan ini berisi bagaimana pencapaian Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam masa pemerintahan di tahun pertama.

Terutama dalam mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, di mana salah satu arahannya merupakan transformasi ekonomi. Namun demikian, lima arahan strategis tersebut harus digeser terlebih dahulu akibat menyebarnya virus COVID-19 di Indonesia pada Maret 2020 lalu.

Berdasarkan laporan yang terbit tersebut, pengamat ekonomi dari Institute For Development Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira memaparkan analisanya mengenai masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia selama 1 tahun.

Dalam laporannya, tertulis bahwa kesiapan pemerintah dalam stimulus PEN relatif kecil, yaitu 4,2 persen dari PDB dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia yang mengambil 20,8 persen PDB-nya serta Singapura yang sebanyak 13 persen. Sementara itu, stimulus kesehatan dalam PEN hanya dialokasikan 12 persen, di mana stimulus untuk korporasi memiliki porsi 2 kalinya, yaitu 24 persen.

"Ada ketimpangan antara kesehatan dan ekonomi. Harusnya, yang lebih besar porsinya adalah anggaran kesehatan. Karena, tidak akan ada pemulihan ekonomi yang cepat tanpa penanganan pandemi yang serius. Sebisa mungkin, stimulus kesehatan harus dinaikkan tahun depan," tutur Bhima saat dihubungi oleh tim Merdeka.com, Selasa (20/10).

Selain itu, keberadaan PHK massal dan dirumahkannya karyawan sudah mencapai 15 juta orang. Berdasarkan survei yang dilakukan Asian Development Bank (ADB), UMKM di Indonesia terus melakukan pengurangan terhadap karyawannya. Hingga sekarang, ada 90 persen UMKM yang membutuhkan bantuan finansial agar usahanya dapat kembali.

Sehingga, Bhima mengatakan bahwa UMKM perlu banyak didorong melalui bantuan modal tunai serta pendampingan. Tujuannya agar program bantuan produktif dapat diarahkan pada UMKM Go Digital. Meski sudah dialokasikan dana sebesar Rp4,2 T, porsi UMKM sejauh ini di platform e-commerce masih lebih sedikit dibanding produk impor.

Turunnya sektor UMKM dan meningkatnya pengangguran erat kaitannya dengan angka kemiskinan yang diperkirakan mencapai lebih dari 12-15 persen karena lahirnya jumlah orang miskin baru. 'Pencapaian' ini berdampak pada turunnya daya beli masyarakat yang akhirnya menyebabkan inflasi yang terlalu rendah. Alhasil, beberapa pengusaha menjual barang lebih rendah dari hasil produksi.

Jika terus menerus terjadi dalam jangka panjang ke depan, setiap produsen berisiko terpukul dengan kerugian bahkan terancam harus menghentikan usahanya. Belum lagi, ini juga dibarengi dengan semakin besarnya ketimpangan di tengah masyarakat, karena orang kaya cenderung memilih untuk menabung uangnya, ketimbang membelanjakannya.

"Harus ada penjagaan daya beli kelas menengah rentan miskin dengan efektivitas program subsidi gaji. Kemudian, turunkan suku bunga lebih cepat agar orang kaya tidak hanya menumpuk aset di bank tapi membelanjakannya. Agar perputaran uang mengalir," ujar Bhima.

Bhima turut menyebutkan bahwa ke depannya pemerintah perlu melakukan pengelolaan utang yang lebih hati-hati. Sebab, Indonesia tercatat menempati urutan ke-7 tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam Utang Luar Negeri (ULN). "Pada tahun ini, pemerintah menerbitkan global bond (surat utang internasional) sebesar USD 4,3 M dan jatuh tempo di 2050. Artinya, pemerintah sedang mewarisi utang pada generasi di depan," ungkap Bhima dalam analisanya.

Dalam perjalanan ke depan, Bhima memaparkan urgensi yang perlu diperhatikan untuk memajukan laju ekonomi Indonesia. "Dorong belanja produktif, tetap fokus pada kesehatan dan UMKM, serta kelola utang dengan lebih baik dan hati-hati," tutupnya.

Seperti diketahui, transmisi virus yang cepat membuat aktivitas dari sektor ekonomi ikut terhambat. Hal ini dilihat dari melonjaknya angka pengangguran, UMKM yang terpaksa ditutup dan memberikan efek domino bagi laju pendapatan masyarakat sehingga daya beli mereka menurun. Berikut ini adalah beberapa rekapitulasi bagaimana perekonomian Indonesia selama 1 tahun bersama Jokowi-Ma'ruf Amin versi KSP.

Baca Selanjutnya: Biayai Penanganan Covid-19 Anggaran Negara...

Halaman

(mdk/bim)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami