Cegah Kasus Indosurya Terulang, Pemerintah Perketat Pengawasan Koperasi

Cegah Kasus Indosurya Terulang, Pemerintah Perketat Pengawasan Koperasi
UANG | 10 Juli 2020 13:34 Reporter : Siti Nur Azzura

Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas bisnis koperasi untuk mencegah terulangnya kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang merugikan nasabah atau anggotanya. Hal ini juga untuk mendorong pertumbuhan koperasi yang sehat.

"Tujuan ini hanya bisa tercapai dengan regulasi pengawasan yang tegas, kuat, sekaligus mendorong pertumbuhan koperasi dengan sehat," kata Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi dikutip Antara, Jumat (10/7).

Zabadi mengatakan, penguatan pengawasan akan terus - menerus dilakukan sebab ragam persoalan dalam KSP di Indonesia cukup banyak salah satunya kasus KSP Indosurya yang mengalami gagal bayar triliunan rupiah.

Koordinator nasabah KSP Indosurya, Melia, mengatakan opsi perdamaian yang ditawarkan Indosurya sangat memberatkan kreditur dan sistem skema kurang jelas. "Padahal ini semua menentukan kelangsungan hidup kita selama bertahun tahun ke depan," tegasnya.

Kasus tersebut saat ini dalam proses hukum di mana nasabah menginginkan beberapa macam opsi yaitu perdamaian dan ada juga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga punya waktu perpanjangan untuk memberikan laporan keuangan. Kasusnya juga sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Nasabah koperasi tersebut pun harus direpotkan dengan segudang persoalan termasuk voting untuk menentukan kepailitan dan kewajiban pembayaran utang koperasi itu sesuai Undang Undang nomer 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kuasa Hukum kreditur nasabah KSP Indosurya, Sukisari, SH mengatakan debitur tidak menginginkan ada perpanjangan dan akan diselesaikan dalam proses PKPU sementara paling lama 45 hari.

Sukisari sangat menyayangkan dalam pengaturan proses voting dalam sidang. Pengurus PKPU tidak mengantisipasi dengan banyaknya jumlah kreditor yang hadir, karena tidak menyosialisasikan terlebih dahulu sehingga terjadi kerumunan masuk ke ruang sidang. (mdk/azz)

Baca juga:
Realisasi Dana PEN Sektor KUMKM per 9 Juli Capai Rp 8,42 Triliun
Menko Luhut Dorong Penyaluran Dana PEN ke Koperasi dan UMKM Dipercepat
MenKopUKM Ingin KSPPS BMT BUS Rembang Fokus Garap Sektor Pertanian dan Kelautan
Menteri Teten Bakal Perkuat Koperasi Hadapi Ancaman Krisis Pangan Dunia
Wapres Ma'ruf dan Menkop Teten Bahas Solusi Koperasi dan UMKM
Pemerintah Bakal Moratorium Penerbitan Izin Koperasi

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami