Cegah Shifting, Pemerintah Diminta Turut Tarik Pajak Penjual di Medsos

UANG | 28 Maret 2019 12:24 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mulai memberlakukan penerapan pajak e-commerce kepada marketplace per awal 1 April 2019. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) berharap pemberlakuan penerapan pajak tidak hanya berlaku pada marketplace saja.

Ketua bidang ekonomi digital idEA, Bima Laga, menyarankan pemerintah sebaiknya juga menerapkan hal yang sama bagi para pelaku e-commerce yang berdagang di sosial media (medsos) seperti Twitter, Facebook, ataupun Instagram.

"Aturan jangan hanya terbatas di marketplace. Seberapa besar dan fleksibel kalau sosmed tidak dilibatkan adalah khawatirnya shifting. Orang akan pindah ke sosmed," ujarnya di Jakarta, Kamis (28/3).

Dia menambahkan, pemerintah harus menciptakan aturan bermain yang setara (level of playing field), mencegah pergeseran (shifting) konsumen dari marketplace ke sosmed. "Kita apresiasi peraturan pemerintah tapi yang kita khawatirkan adalah shifting. Jadi juga harus ada level of playing fieldnya," kata dia.

Adapun sebagai informasi, peraturan pajak e-commerce ini tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Reporter: Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6 (mdk/bim)

Baca juga:
Bareng UI, Tokopedia Luncurkan Pusat Pengembangan Kecerdasan Buatan Pertama di RI
Luncurkan E-commerce Produk Kesehatan Kulit, Erha Incar Pertumbuhan Bisnis 40 Persen
Uang Elektronik Tumbuh 66,6 Persen Berkat e-Commerce dan Transportasi Online
Bukalapak Catat Sudah Ada 500.000 Toko Kelontong Jadi Mitra Bisnis
Rambah E-commerce, Sarinah Tonjolkan Produk Lokal dan UMKM
Bukalapak Buka Kantor R&D Kedua di Surabaya
Data ShopBack sebut Volume Pemesanan Tiket Online Naik 260 Persen

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.