Cerita Menpan RB soal Sistem Birokrasi di Era Soeharto Lebih Simple dan Tidak Rumit

Cerita Menpan RB soal Sistem Birokrasi di Era Soeharto Lebih Simple dan Tidak Rumit
Mendagri Tjahjo Kumolo. ©Liputan6.com/Ady Anugrahadi
EKONOMI | 23 November 2020 10:44 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menyebut bahwa sistem birokrasi pemerintah saat ini berbeda dengan yang dilakukan di era orde baru. Sebab, pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto sistem pemerintahannya begitu simple tidak rumit seperti yang terjadi sekarang.

"Tentunya ingat di era orde baru sistem pemerintahan begitu simple sekali. Tidak banyak orang mengambil keputusan. Sehingga bisa bertahan Pak Harto lebih dari 30 tahun jadi presiden," kata dia dalam acara Forum Pembinaan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional secara virtual di Jakarta, Senin (23/11).

Bahkan sangat simplenya pada saat itu, wakil presiden di zaman Soeharto tidak difungsikan dengan baik. Mengingat semua keputusan berada di tangan presiden.

Sedangkan pada saat itu, pelaksanaannya kata dia, hanya satu. Yakni Pak Darmono yang menjabat sebagai Menteri Sekretariat Negara yang juga merangkap menjadi Sekretaris Kabinet.

"Lebih ampuh lagi Pak Darmono merangkap ketua umum Golkar. Di mana jalur B dan A menyatu dalam sebuah sistem politik untuk mempertahankan kekuasaan pada saat itu," ungkap dia.

Dia melanjutkan, pada era orde baru juga ada salah satu instansi yang punya birokrasi membangun tata kelola pemerintahan sampai di tingkat kabupaten kota. Pada saat itu, siapa yang menjadi Bupati, Walikota, Gubernur, bahkan Eselon I diatur semuanya.

"Memang dari kacamata demokrasi terpimpin yang tentunya proses pengembangannya reformasi hingga saat ini adalah semua tata kelola pemerintahan. Tapi tata kelola dan efektifitasnya ini yang ingin kita bangun," katanya,

Tjahjo ingin konsolidasi demokrasi tetap dilakukan lima tahunan. Sehingga siapa yang menjadi presiden dan dari partai manapun tidak menjadi soal, asalkan birokrasi dijalankan harus royal. "Eselon satu dan stuktur pegawainya harus melayani masyarakat tidak memihak dan mampu percepat keputusan yang ada," tutup dia.

Baca juga:
Menpan RB Ungkap Keinginan Presiden Jokowi Buat Omnibus Law Cipta Kerja
Menpan RB: Penyederhanaan Birokrasi untuk Mempercepat Pelayanan Masyarakat
Tjahjo Kumolo Sebut Formasi CPNS 2019 yang Kosong Bisa Dialihkan Ke CPNS 2021
PNS Diingatkan Waspada 5 Area Rawan Korupsi, Termasuk Jual Beli Jabatan
Penyederhanaan Birokrasi di Kementerian dan Pemda Selesai 80 Persen

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami