Curhat Pengusaha: Stimulus Tak Tepat Sasaran Hingga Minta Keringanan Tagihan Listrik

Curhat Pengusaha: Stimulus Tak Tepat Sasaran Hingga Minta Keringanan Tagihan Listrik
UANG | 15 Juli 2020 07:00 Reporter : Idris Rusadi Putra

Merdeka.com - Pemerintah telah memberikan kelonggaran kepada beberapa sektor usaha dalam menghadapi peliknya masa pandemi. Salah satunya untuk industri makanan dan minuman serta hotel. Beroperasinya kembali sejumlah mal juga diharapkan mampu membuat roda ekonomi kembali bergerak.

Sayangnya, secara umum kondisi industri restoran bernasib sama dengan industri perhotelan. Sektor restoran juga mengalami kerugian keuangan, kehabisan modal kerja dan memiliki beban utilitas yang tinggi.

"Restoran juga mengalami kerugian keuangan, kehabisan modal kerja, beban utilitas yang tinggi dan kesulitan keuangan," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kata Hariyadi Sukamdani dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Komisi X, DPR-RI secara virtual, Jakarta, Selasa (14/7).

Restoran yang beroperasi di dalam mal mengalami beban operasional yang besar. Sebab banyak mal yang sulit memberikan potongan sewa ruangan sesuai kemampuan cash flow penyewa.

Jumlah pengunjung restoran juga masih rendah. Padahal sektor restoran sudah memiliki panduan umum penerapan protokol kesehatan.

Akibatnya, sebagian restoran kini mulai fokus melakukan penjualan produk secara daring. Selain itu, beberapa bahan baku impor seperti gula bawang putih, dan susu mulai mengalami kelangkaan.

"Beberapa bahan baku impor seperti gula, bawang putih dan susu mulai mengalami kelangkaan," kata dia.

Untuk membantu pengusaha, bantuan stimulus yang diberikan pemerintah juga dinilai tak tepat sasaran di tengah pandemi.

1 dari 3 halaman

Stimulus Tak Tepat Sasaran

tepat sasaran rev1

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Hariyadi Sukamdani menyebut bahwa ada beberapa stimulus yang diberikan pemerintah kurang efektif di dunia usaha. Di antaranya stimulus PPh 21, PPh 22 dan PPh 25.

Stimulus fiskal PPh 21 kata Hariyadi pada kenyataannya saat ini mayoritas pekerja menerima kurang dari gaji normal. Sehingga dengan batasan stimulus Rp200 juta per tahun atau Rp16,67 juta per bulan dirasakan tidak ada manfaatnya.

Lalu pada stimulus fiskal PPh 22, pembebasan pembayaran pajak impor dimuka dengan kondisi pasar domestik yang drop menyebabkan impor menurun. Sehingga manfaat stimulus fiskal ini relatif kecil manfaatnya.

Selanjutnya, Hariyadi mengatakan angsuran PPh 25 dikenakan diskon 30 persen dan membayar 70 persen. Namun dalam kondisi saat ini mayoritas perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2020.

"Maka bila perusahaan bayar angsuran 70 persen, malah akan lebih bayar dan restitusi pajak akan memakan waktu yang lama," kata Hariyadi.

Selain itu, program Kartu Prakerja dinilai tidak efektif di masa pandemi ini. Insentif kompetensi dan semi jaringan pengaman sosial ini dinilai tidak dapat menjangkau sepenuhnya pekerja yang terdampak Covid-19.

Dia menilai, sistem pendaftaran program ini tidak tepat dengan kondisi saat ini. Sebab saat ini yang dibutuhkan masyarakat terdampak pandemi yaitu jaring pengaman sosial dan bukan pelatihan.

"Sistem pendaftaran tidak tepat dengan kondisi saat ini yang dibutuhkan jaring pengaman sosial sepenuhnya," kata Hariyadi.

Meski demikian, Hariyadi mengatakan sudah ada beberapa stimulus dari pemerintah untuk sektor pariwisata yang terasa manfaatnya. Pertama relaksasi pembayaran utang kepada lembaga keuangan melalui POJK 11/2020. Hariyadi menilai stimulus ini telah memberikan kelonggaran bagi debitur untuk menjadwalkan pembayaran utang kepada lembaga keuangan.

"Saat ini proses yang berjalan lancar pada lembaga keuangan dengan likuiditas yang besar," kata Hariyadi.

Meski begitu, saat ini lembaga keuangan dengan likuiditas terbatas proses penjadwalan utang berjalan alot.

2 dari 3 halaman

Permintaan Pengusaha soal Tagihan Listrik dan Gas

soal tagihan listrik dan gas rev1

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani menyebut bahwa pelaku usaha membutuhkan stimulus lebih dari pemerintah untuk meringankan beban di masa pandemi. Ada sejumlah usulan pemberian stimulus yang bisa meringankan beban pengusaha seperti pembayaran listrik dan gas.

"Relaksasi pembayaran biaya utilitas listrik dan gas," kata Hariyadi dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Komisi X, DPR-RI secara virtual, Jakarta, Selasa (14/7).

Dalam hal ini, Hariyadi meyakinkan pada prinsipnya pengusaha ingin membayar tagihan listrik dan gas sesuai dengan penggunaan. Namun, pengusaha keberatan jika pembayaran listrik dan gas dibayarkan sebesar daya penggunaan minimum.

"Pengusaha keberatan bila membayar sebesar minimum charge karena berarti lebih bayar (overpaid)," kata dia.

Selain itu, relaksasi PPh 25 yang tidak membayar cicilan dianggap kurang efektif. Sebab mayoritas pelaku usaha hotel dan restoran mencatatkan kerugian sepanjang tahun 2020.

Selain itu, pengusaha juga meminta keringanan dalam pembayaran Paja Bumi dan Bangunan (PBB). Pihaknya ingin pemerintah membebaskan PBB tahun 2020 karena tempat usaha yang ada saat ini tidak menghasilkan pemasukan.

"Mengingat kerugian yang besar dialami hotel dan restoran, sehingga aset tanah dan bangunan tidak memberikan manfaat keuntungan pada saat pandemi," kata Hariyadi.

Pihaknya juga meminta pemerintah memberikan penambahan modal kerja. Mengingat modal kerja perusahaan telah habis selama masa pandemi. Pengusaha juga meminta pekerja yang tidak dapat bekerja selama pandemi mendapatkan bantuan langsung tunai.

Selain itu, pengusaha meminta belanja operasional pemerintah berupa perjalanan dinas, akomodasi penyewaan ruang pertemuan dan lainnya segera dilaksanakan. Terakhir, pengusaha di sektor pariwisata ingin keberadaan maskapai penerbangan dengan rute penerbangannya tetap dipertahankan sebagai jalur konektivitas antar pulau.

3 dari 3 halaman

Keringanan Bayar Iuran BPJS

iuran bpjs rev1

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah memberikan relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk pegawai. Alasannya, selama pandemi Covid-19, pendapatan perusahaan menurun drastis.

"Kami meminta relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan," kata Hariyadi dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Komisi X, DPR-RI secara virtual, Jakarta, Selasa (14/7).

Pengusaha meminta pemerintah memberikan keringanan berupa pembebasan pembayaran iuran BPJS selama tahun 2020. Mengingat banyak hotel dan restoran yang merumahkan atau mencutikan karyawan di luar tanggungan perusahaan (unpaid leave).

Jika tidak, pihaknya juga meminta kelonggaran batas waktu pembayaran iuran bulanan dari tanggal 15 ke tanggal 30 tiap bulannya.

Kemudian, keringanan potongan 99 persen dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24 persen - 1,74 persen dan Jaminan Kematian(JKm) sebesar 0,3 persen.

Lalu, penundaan pembayaran iuran Jaminan Pensiun yang dibayarkan hanya 1 persen setiap bulannya. Sisanya, 99 persen dibayarkan minimal 3 bulan dan paling lama 6 bulan setelah berakhirnya kebijakan relaksasi ini.

Sementara itu untuk iuran Jaminan Hari Tua (JHT) tidak ada diminta relaksasi. Semua usulan ini diharapkan berlaku selama 3 bulan sejak dikeluarkan peraturan pemerintah.

"Masa berlaku relaksasi 3 bulan sejak dikeluarkan PP tersebut," kata Haryadi.

Selain meminta relaksasi BPJS Ketenagakerjaan, PHRI juga meminta pemerintah memberikan relaksasi pada pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Pengusaha menginginkan pemerintah memberikan keringanan pada dunia usaha untuk tidak membayar iuran selama 3 bulan.

"Opsi relaksasi BPJS Kesehatan yaitu tidak bayar iuran selama 3 bulan," kata Hariyadi.

Dia meminta pemerintah melakukan penundaan iuran BPJS Kesehatan selama 3 bulan. Usulan ini kata dia hanya berlaku bagi sektor yang paling terdampak. Sebab usulan dari Kementerian keuangan tidak ada relaksasi untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan. (mdk/idr)

Baca juga:
Hunian Hotel Mulai Meningkat di Masa PSBB Transisi
Pengusaha Hotel Minta Keringanan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan
Pengusaha Hotel Minta Keringanan Pembayaran Tagihan Listrik dan Gas
Pemerintah Terbitkan Panduan Protokol Kesehatan di Hotel dan Restoran
Capella Ubud Bali Dinobatkan sebagai Hotel Terbaik Asia oleh Travel + Leisure
Usai PSBB, Okupansi Hotel di Sumsel Naik 15 Persen

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami