Curhat Sri Mulyani Dibilang Zalim Gara-Gara Pajak dan Retribusi Daerah

UANG | 18 September 2019 16:33 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjadi salah satu pembicara dalam acara orientasi Anggota DPD Terpilih Periode 2019-2024. Salah satu poin yang dibicarakan Sri Mulyani yaitu terkait pungutan pajak maupun retribusi di daerah yang dihadapi, baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat.

"Kita mendengar bahwa banyak pengusaha menghadapi kendala dalam bentuk permasalahan perpajakan daerah. Jenis pajak daerah ada 16 jenis dan retribusi daerah ada 32 jenis," kata dia di JW Marriott, Jakarta, Rabu (18/9).

Sri Mulyani mengaku punya pengalaman tersendiri terkait berbagai pungutan pajak dan retribusi daerah tersebut. Masyarakat kata dia, masih belum terinformasi bahwa tidak semua peraturan terkait pajak dibuat oleh Menteri Keuangan.

"Persoalannya masyarakat itu kalau memikirkan pajak dan pungutan, selalu dia pikir semuanya Menteri Keuangan," jelas dia.

Imbasnya, Sri Mulyani kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah. Keluhan-keluhan itu dia terima salah satunya via media sosialnya. "Jadi di media sosial saya, mereka sering mengeluh, ada PBB naik, pajak kendaraan bermotor naik," ungkapnya.

"Dia mengeluh-mengeluh itu Menteri Keuangan zalim amat. Padahal itu semua pajak daerah dan retribusi daerah," tandasnya. (mdk/idr)

Baca juga:
Tempat Hiburan Pindah ke Daerah Penyangga, Target Pajak DKI Tidak Tercapai
Pajak Air Tanah DKI Terkendala Meteran Rusak
Menteri Sri Mulyani Nilai Robot Bukan Tak Mungkin Menjadi Obyek Pajak di Masa Depan
Selain Investasi, Pemerintah Turut Kaji Omnibus Law Perpajakan dan Izin Ekspor Impor
Pemerintah Pastikan Rencana Omnibus Law Tak Akan Ganggu Penerimaan Daerah
Anies Baswedan soal Diskon Pajak Kendaraan Bermotor: Inisiatif BPRD

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.