Dapat Suntikan Dana Rp30 Triliun, Bank Himbara Tetap Harus Bayar Premi ke LPS

Dapat Suntikan Dana Rp30 Triliun, Bank Himbara Tetap Harus Bayar Premi ke LPS
UANG | 29 Juni 2020 15:53 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp30 triliun kepada empat bank yang masuk dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Penempatan ini dilakukan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah memastikan, keempat bank yang mendapatkan penempatan dana dari pemerintah tetap harus membayarkan premi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang LPS.

"Mekanismenya mengikuti pasal 9, pasal 12 dan pasal 13 UU LPS," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (29/6).

Dia menjelaskan di dalam pasal-pasal itu, disebutkan bahwa setiap bank peserta penjaminan wajib membayar premi penjaminan sebesar 0,1 persen dari rata-rata saldo bulanan dan total simpanan dalam setiap periode yang dibayarkan dua kali dalam setahun.

Dengan demikian premi penjaminan dibayarkan tetap dilakukan oleh bank, bukan oleh pemerintah. Sebab premi tersebut sudah menjadi bagian biaya dana bagi bank, namun dengan mendapatkan manfaat proteksi penjaminan dari LPS.

1 dari 1 halaman

Jika Terjadi Gagal Bayar

gagal bayar rev1

Di samping itu, Bank BUMN tidak memiliki pilihan likuiditas apabila terjadi gagal bayar. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020, LPS diminta untuk mengutamakan pengembalian dana pemerintah yang ditempatkan pada bank peserta dalam bentuk simpanan.

"Mengingat besarnya peran bank BUMN dalam perekonomian, upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan penanam modal sementara. Dengan demikian tidak ada unsur terjadinya kerugian bagi uang negara yang ditempatkan di bank tersebut," kata Halim.

Berdasarkan catatan, LPS telah melakukan proses likuidasi terhadap 102 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 1 bank umum dengan biaya pembayaran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1,95 triliun serta biaya resolusi mencapai Rp1,24 triliun. Adapun biaya resolusi untuk bank umum sebesar Rp3,6 triliun. (mdk/idr)

Baca juga:
Bos OJK: Restrukturisasi Kredit di Juni Mulai Melandai
Bank BRI Beri Pendampingan Pulihkan Likuiditas Bukopin
Penempatan Dana Rp30 Triliun Sudah Cair, Ini Fokus 4 Bank BUMN
Sri Mulyani: Jangka Waktu Penempatan Dana ke Himbara Akan Diperpanjang
Pemerintah Perketat Pengawasan Penempatan Rp30 Triliun ke Himbara
BRI Genjot Layanan Digital Masuki Era New Normal

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami