Deretan Pembelaan Buruh UMP 2021 Seharusnya Naik

Deretan Pembelaan Buruh UMP 2021 Seharusnya Naik
UANG | 31 Oktober 2020 07:00 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keputusan pemerintah yang tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Atas dasar hal tersebut, Menteri Ida Fauziyah meminta kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum tahun 2020. Dengan kata lain tidak ada kenaikan UMP 2021.

Dalam SE ini, para kepala daerah wajib mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada 31 Oktober 2020.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai keputusan itu menunjukkan Menteri Ida tidak memiliki sensitivitas terhadap buruh dan cenderung memanjakan pengusaha.

"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata. Aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja," kata Said.

Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memilih tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sebesar 3,27 persen menjadi sebesar Rp1.798.979,12. Di mana, UMP tahun 2020 sebesar Rp1.742.015.

Berikut deretan alasan buruh seharusnya UMP 2021 tetap naik meski di tengah pandemi corona.

Baca Selanjutnya: 1 Banyak Perusahaan Tetap Beroperasi...

Halaman

(mdk/bim)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami