Di KTT G20 Bali, Presiden Jokowi Akan Tekankan Pentingnya Restorasi Mangrove Dunia

Di KTT G20 Bali, Presiden Jokowi Akan Tekankan Pentingnya Restorasi Mangrove Dunia
Presiden Jokowi meninjau hutan mangrove di Abu Dhabi. ©Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev
EKONOMI | 26 November 2021 10:44 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pesan tegas kepada para pemimpin dunia terkait pentingnya restorasi mangrove untuk menghasilkan karbon kredit pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 di Bali mendatang.

Hal ini dikemukakan agar negara-negara atau pemimpin dunia tidak hanya bicara konsep tapi melakukan tindakan nyata dan rill, seperti yang sudah dilakukan Indonesia saat ini. Antara lain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program restorasi mangrove.

"Jadi Presiden mengirim pesan, kita jangan ngomong-ngomong saja dalam pertemuan tinggi dunia. Karena program ini didanai USD 1,2 miliar," ucap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kepada wartawan saat meninjau lokasi penanaman Mangrove di Bali, ditulis (25/11).

Menko Luhut menjelaskan, saat ini, pemerintah telah memiliki program restorasi mangrove seluas 600 ribu hektare dan telah berjalan untuk diwujudkan. Penanaman magrove yang berada di wilayah Bali, itu merupakan bagian dari program restorasi mangrove yang telah dicanangkan.

"Selama ini dan tahun depan mungkin hampir 200 hektare (sudah) direstorasi dan itu masih sebagian besar didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Finalisasi Aturan Turunan

turunan rev1

Menurut Menko Luhut, besarnya luasan restorasi mangrove yang dilakukan Indonesia akan memberikan nilai berupa karbon kredit. Sehingga, hal ini dinilai penting dan berharga serta menjadi nilai lebih bagi Indonesia.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, PT Perusahaan Listrik Negara, dan Otoritas Jasa Keuangan sedang menyelesaikan aturan turunan terkait karbon kredit yang dimaksud.

"Sekarang kami sedang menyempurnakan (aturan turunan) mengenai pelaksanaan Carbon Pricing dan Carbon Trading, karena Indonesia salah satu negara super power dalam karbon kredit," ungkapnya.

Dia juga menambahkan tingginya karbon kredit untuk Indonesia akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia. Karena itu menurut Menko Luhut, potensi ini harus dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal. "Ini kekuatan besar kita untuk menghasilkan (nilai) puluhan atau mungkin ratusan dolar untuk beberapa tahun ke depan dan ini untuk generasi ke depan. Dan akan menciptakan lapangan kerja," bebernya.

Kunjungan kerja yang dilakukan Menko Luhut di Bali kali ini merupakan bagian dari rangkaian untuk menyiapkan Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 yang digelar pada 2022 mendatang. Terkait hal ini, banyak agenda yang akan digelar dan beberapa hal perlu disiapkan atau dibenahi. "Nanti sampah sampai G20 (berlangsung) harus bersih, penggunaan energi bersih harus dimulai, sehingga dengan begitu akan mengurangi emisi kita," sebutnya.

(mdk/bim)

Baca juga:
Meski Energi Fosil Melimpah, Kaltara Fokus Bangun PLTA dan Pengembangan EBT
Apindo: Penerapan Pajak Karbon Buka Peluang Bisnis Baru
Alasan Pemerintah Pilih Skema Pajak Dibanding Cukai dalam Mengendalikan Emisi Karbon
ESDM: Kita Tidak Mengemis Keluar Negeri Agar Transformasi EBT Dipercepat
Pembelaan Pemerintah Masih Ada Pembangunan PLTU Sejauh ini
Mempertanyakan Penggunaan Pajak Karbon untuk Keberlanjutan Lingkungan
Pengenaan Pajak Karbon Berpotensi Menaikkan Tarif Listrik

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami