Di Pertemuan G20, Sri Mulyani Ingatkan Transparansi Pajak

Di Pertemuan G20, Sri Mulyani Ingatkan Transparansi Pajak
UANG | 23 Februari 2020 15:00 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu panelis pada acara G20 Symposium on Tax Transparency yang diselenggarakan oleh Arab Saudi sebagai Presidensi G20 tahun 2020.

Dalam kesempatan itu, dirinya menyebutkan era digital telah memberikan tantangan baru di sektor perpajakan internasional. Di mana perusahaan bisa memperoleh penghasilan tanpa harus menempatkan perusahaannya di negara tersebut.

"Transaksi antar negara (juga) sangat mudah dilakukan tanpa sekat dan batasan negara," kata dia dikutip dari laman Facebook nya, Minggu (23/2).

Dia menjelaskan sejak negara-negara G20 mendeklarasikan diakhirinya kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan pada tahun 2009, telah terdapat capaian yang signifikan, antara lain melalui Automatic Exchange of Information (AeOI) terdapat 94 negara yang telah memulai pertukaran informasi secara otomatis, lebih dari 6.100 perjanjian pertukaran informasi bilateral telah disepakati, dan metode pengumpulan pajak menjadi lebih efisien.

Sejak 2018, Indonesia telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi mengenai financial account dari berbagai negara dengan nilai lebih dari 246,6 miliar Euro. Ke depan upaya penghindaran dan pengurangan pajak akan semakin dapat dicegah.

"Agar global tax transparency dapat dilaksanakan dengan baik, saya menyampaikan pendapat dalam simposium tersebut bahwa harus ada same level playing field bagi semua negara. Semua negara harus dalam posisi yang sama, tidak boleh ada lagi negara tax haven atau low tax jurisdiction. Memiliki standar dan peraturan yang sama mengenai pertukaran informasi pajak," jelas dia.

1 dari 1 halaman

Menurutnya, setiap negara juga harus mengkomunikasikan kepada rakyatnya pentingnya transparansi pajak ini dan tujuannya pertukaran informasi hanya untuk tujuan perpajakan sehingga pemerintah harus tetap menjamin kerahasiaan dan keamanan data para Wajib Pajak.

Masyarakat juga harus diyakinkan bahwa otoritas pajak memiliki SOP, peraturan, infrastruktur teknologi, dan tata kelola yang kredibel dalam mengelola kerahasiaan dan keamanan data.

"Jika saja seluruh masyarakat global menyuarakan hal yang sama bahwa penggunaan data hanya digunakan untuk menguji kepatuhan pajak, maka akan lebih mudah bagi kita semua dalam meningkatkan kepatuhan pajak," katanya.

Bendahara Negara ini menambahkan menjadi hal paling mendasar dalam upaya kesuksesan transparansi adalah adanya upaya melakukan reformasi secara total terhadap otoritas pajak dan juga pegawainya sehingga memiliki standar internasional.

"Para panelist yang mewakili beberapa negara menyampaikan optimisme bahwa konsensus global akan dapat dicapai pada tahun 2020. Jika tidak, negara di dunia akan menerapkan pendekatan unilateral yang membahayakan bagi sistem perpajakan Internasional," tandas dia. (mdk/azz)

Baca juga:
Aturan Baru, DJP Wajibkan Penerima Tax Allowance Beri Laporan Realisasi
Turun Dibanding 2019, Penerimaan per Januari 2020 Hanya Rp103,7 Triliun
Google dan DJP Kerjasama Permudah UMKM Dapat Informasi Pajak
Pemanfaatan Big Data Disebut Bisa Genjot Penerimaan Pajak
Membongkar Omnibus Law, Negara Kehilangan Rp80 T & Permudah Penerapan Cukai Plastik
Omnibus Law Perpajakan, Negara Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp80 Triliun

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami