Dianggap Sudah Maju, Indonesia Dikeluarkan AS dari Daftar Negara Berkembang

Dianggap Sudah Maju, Indonesia Dikeluarkan AS dari Daftar Negara Berkembang
UANG | 22 Februari 2020 21:00 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang. Indonesia dianggap sebagai negara maju. Selain Indonesia, sejumlah negara juga dikeluarkan dari daftar tersebut, seperti China, Brasil, India, dan Afrika Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Shinta W Kamdani mengatakan, kebijakan AS ini tentu akan berdampak bagi Indonesia. Khususnya dalam hal perdagangan antara Indonesia dengan Negara Paman Sam tersebut.

"Kalau benar ini terjadi akan berpotensi berdampak pada, pertama, manfaat insentif Generalized System of Preferences (GPS) AS untuk produk ekspor Indonesia karena berdasarkan aturan internal AS terkait GSP, fasilitas GSP hanya diberikan kepada negara-negara yang mereka anggap sebagai LDC's dan negara berkembang," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (22/2).

"Dengan adanya redesignation Indonesia sebagai negara maju oleh AS, secara logika Indonesia tidak lagi eligible sebagai penerima GSP apapun hasil akhir dari kedua review GSP yang sedang berlangsung terhadap Indonesia," lanjut dia.

1 dari 1 halaman

Indonesia Rentan Terhadap Tuduhan Pemberian Subsidi Dagang

terhadap tuduhan pemberian subsidi dagang

Dampak selanjutnya, kata Shinta, Indonesia akan rentan terkena tuduhan subsidi dalam kegiatan perdagangan dengan AS. Hal ini tentu menjadi kurang menguntungkan bagi Indonesia.

"Kedua, semua produk ekspor Indonesia akan rentan terkena tuduhan subsidi perdagangan berdasarkan ketentuan subsidy and countervailing measures AS," ungkap dia.

Meski demikian, diharapkan keluarnya Indonesia dari daftar negara berkembang AS tidak sampai mengganggu kinerja perdagangan internasional Indonesia, khususnya dengan AS.

"Kalau keberlakuan status nondeveloping country-nya bisa terbatas pada CVD Act dan tidak spill over ke GSP maka tidak masalah. Cuma saja akan aneh dan karena AS jadi tidak konsisten dan double standard dengan kebijakannya sendiri kalau status Indonesia sebagai negara maju cuma berlaku di satu UU tapi tidak di UU yang lain yang sama-sama mengatur perdagangan," jelas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)

Baca juga:
Pemerintah Diminta Segera Putuskan Izin Impor Garam Industri sebab Stok Mulai Menipis
Tekan Impor Bahan Baku Tekstil, Jokowi Resmikan Pabrik Viscose Rayon di Riau
4 Sektor UMKM Indonesia Siap Lebarkan Sayap ke Pasar Internasional
Bos BI Prediksi Indonesia Kehilangan Pendapatan Rp185 Triliun Akibat Virus Corona
Gara-Gara Virus Corona, Optimisme Ekonomi Lebih Baik di 2020 Ambyar dalam Sebulan
Virus Corona Tak Ganggu Kinerja Ekspor Freeport
Ekonomi RI Tak Bisa Hanya Mengandalkan Ekspor dan Belanja Pemerintah

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami