Dibanding Lockdown, Sri Mulyani Nilai Perpu Lebih Jitu Selamatkan Rakyat Imbas Corona

Dibanding Lockdown, Sri Mulyani Nilai Perpu Lebih Jitu Selamatkan Rakyat Imbas Corona
UANG | 1 April 2020 12:26 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah terus berpikir keras untuk bisa menyelamatkan perekonomian negara dengan cara aman selama masa penyebaran virus corona (Covid-19).

Menteri Sri Mulyani menyatakan, lockdown atau karantina massal bukan menjadi pilihan lantaran opsi tersebut dapat menimbulkan kerusuhan besar-besaran, seperti yang terjadi di India.

"Seperti kita tahu, India sudah lockdown negaranya selama masa Covid-19 ini. Tapi lockdown malah membuat kondisi di India jadi chaos," ujar Menteri Sri Mulyani dalam sesi teleconference, Rabu (1/4).

Oleh karenanya, pemerintah kemudian berpikir untuk mencari langkah aman menindaki dampak virus corona terhadap perekonomian nasional, yakni melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan kucuran anggaran Rp 405 triliun.

"Jadi seminggu ini kita terus bersama-sama lihat semua aspek, dan kemudian muncul dalam bentuk Perpu," kata dia.

"Ini landasan hukum awal yang kita pakai supaya Presiden (Jokowi) bisa instruksikan langkah extra ordinary. Sehingga bisa selamatkan masyarakat tapi ada landasan hukum," dia menandaskan.

1 dari 1 halaman

Jokowi Kucurkan Total Rp563,3 T untuk Insentif Tangkal Dampak Virus Corona

total rp5633 t untuk insentif tangkal dampak virus corona rev1

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan penambahan belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun. Anggaran ini sebagai stimulus untuk penanganan virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Alokasi dana tersebut diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, yang terlahir usai Jokowi berdiskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebelumnya, pemerintah juga sudah mengucurkan anggaran senilai Rp158,2 triliun untuk dua paket stimulus kebijakan ekonomi di tengah terjangan wabah Covid-19.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah, menyatakan dana Rp405,1 triliun merupakan paket yang terpisah dengan kebijakan stimulus yang dikeluarkan sebelumnya. "Iya, beda paket," ujar Halim kepada Liputan6.com, Selasa (31/3).

Dengan begitu, dia mengkonfirmasi bahwa pemerintah secara total menyalurkan dana hingga sekitar Rp563,3 triliun untuk memerangi pandemik virus Corona.

Pengeluaran tersebut diawali dengan anggaran sebesar Rp158,2 triliun. Ini terdiri dari stimulus pertama sebesar Rp10,3 triliun, stimulus kedua Rp22,9 triliun, dan pelebaran defisit 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp125 triliun.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com

(mdk/bim)

Baca juga:
PGN Jamin Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik Aman Selama Masa Virus Corona
Gaduh Darurat Sipil untuk Pandemi Corona
39 WN China Tiba di Bintan, Larangan WNA Masuk RI Baru Berlaku 4 April
Genjot Pendapatan Saat Corona, Pemerintah Kejar Pajak Netflix Hingga Zoom
PP Pembatasan Sosial Skala Besar, Pemda Boleh Batasi Pergerakan Orang ke Daerah
RI Dorong Kendaraan Listrik, Menteri Erick Keukeuh Proyek 35.000 MW Harus Tetap Jalan
Selama Masa Covid-19, Bupati Penajam Sumbang Seluruh Gaji Buat Penanganan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami