Dorong UMKM Naik Kelas, Plafon KUR Mikro Naik Dari Rp25 Juta Jadi Rp50 Juta

UANG | 21 Januari 2020 21:42 Reporter : Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin menginginkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa naik level. Misalnya dari pengusaha mikro naik ke usaha kecil dan pengusaha kecil naik ke usaha menengah.

Dalam rangka meningkatkan level tersebut, pemerintah memberi kail berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah. Tahun ini, pemerintah menurunkan suku bunga KUR menjadi 6 persen.

Selain itu, Pemerintah meningkatkan plafon KUR mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta. Total akumulasi plafon KUR Mikro sektor perdagangan dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta untuk debitur KUR Baru.

"Pemerintah menaikkan plafon karena banyak kenaikan harga," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir di Jakarta, Selasa (21/1).

Pemerintah juga meningkatkan target penyaluran KUR tahun 2020 sampai tahun 2024. Total plafon KUR ditingkatkan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun pada tahun 2020. Selama lima tahun akan terus ditingkatkan bertahap hingga jumlahnya Rp325 triliun pada tahun 2024.

Iskandar menambahkan pemberian KUR kepada pelaku usaha memiliki batasan. Jika pelaku usaha sudah bisa naik kelas, subsidi dari pemerintah pun tidak akan diberikan lagi. "Kalau sudah bisa sendirian, nanti kita lepaskan, jangan disuapi lagi," ujarnya.

Pemerintah juga telah mengeluarkan empat jenis pembiayaan untuk membantu mengembangkan usaha UMKM. Pertama, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN dan CSR/TJSL dari Perusahaan Swasta.

Kedua, lewat Kementerian Keuangan berupa ultra mikro, LPDB berupa dana bergulir, Bank Wakaf Mikro berupa kredit mikro dan PT PNM lewat Mekaar. Ketiga, Lembaga Keuangan Bank dan Non-bank berupa KUR. Keempat Lembaga Keuangan Bank dan Non-bank berupa kredit komersial.

1 dari 1 halaman

Realisasi Penyaluran KUR di 2019 Capai Rp139,51 Triliun

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2019 mencapai Rp139,51 triliun atau 99,65 persen. Angka ini hampir mencapai target realisasi yakni Rp140 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan realisasi penyaluran KUR sengaja ditahan agar tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Sebab bila melebihi target, pemerintah tidak membayar subsidi kepada bank atau penyalur kreditur.

"Kalau tidak direm realisasinya bisa melampaui target," kata Iskandar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (21/2).

Namun, ada beberapa bank dan lembaga penyalur KUR kata Iskandar yang mampu menyalurkan dana KUR melebihi realisasi. Pemerintah pun memberikan toleransi kepada mereka untuk menyetujui kelebihan dana realisasi KUR.

Sebab pemerintah masih memiliki anggaran yang cukup untuk menyetujuinya, tetapi tidak terlalu banyak karena anggarannya hanya Rp140 triliun.

"Karena keputusan komite mengemukakan Rp140 triliun atau kecukupan anggaran," katanya.

Porsi penyaluran KUR sektor produksi (non perdagangan) sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 51,52 persen. Ini masih di bawah target sektor produksi tahun 2019 yaitu minimal 60 persen.

KUR di sektor perdagangan (non produksi) mulai menurun dan KUR di sektor produksi mulai meningkat sejak diberlakukannya target produksi sejak tahun 2017. Pangsa sektor perdagangan masih besar, yaitu 48 persen pada Desember 2019. Disusul sektor pertanian 26 persen dan jasa 16 persen. (mdk/idr)

Baca juga:
Realisasi Penyaluran KUR di 2019 Capai Rp139,51 Triliun
Demi UMKM, Bunga KUR Turun Dari 24 Persen di 2014 dan Kini Hanya 6 Persen
Pemerintah Minta UMKM Korban Banjir Dapat Kompensasi Pembayaran Utang Bank
BRI Siap Salurkan KUR Senilai Rp120,2 Triliun dengan Bunga 6 Persen
Menteri Sri Mulyani Sebut Anggaran Kredit Murah Rp1,5 Triliun Sudah Cair

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.