DPR: aduan Adhi Karya ke Dahlan soal pemalakan jadi fitnah

UANG | 16 September 2014 10:37 Reporter : Novita Intan Sari

Merdeka.com - Laporan Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait adanya upaya 'pemalakan' dari pejabat Pemda Riau untuk proses pembayaran utang menimbulkan kontroversi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru menilai tindakan bos Adhi Karya sebagai tindakan pencemaran nama baik. Sebab, laporan itu tidak langsung disampaikan kepada penegak hukum tapi justru disampaikan ke Dahlan Iskan.

Anggota legislatif komisi VI DPR Ferrari Romawai menyarankan perusahaan konstruksi tersebut tidak menjadikan kasus ini sebagai polemik.

"Mereka (Adhi Karya) malah mengadukan kepada pemegang saham (Dahlan Iskan), malah yang ada menjadi polemik lalu pencemaran nama baik. Seharusnya laporkan langsung saja ke KPK, Kejaksaan atau Kepolisian, Adhi Karya pasti punya badan hukum," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (16/9).

Dalam pandangannya, persoalan ini semakin membesar dan dinilai menjadi fitnah. "Jangan dibicarakan ke media, lebih baik langsung diselesaikan ke penegak hukum. Ya memang baik Dahlan Iskan maupun Adhi Karya turut menghapus korupsi di BUMN tetapi cara tersebut (pengaduan) bisa menjadi fitnah," ungkapnya.

Pengaduan atas dugaan pemalakan itu dinilai tidak konkret. Salah satunya karena tidak disertai bukti dan data pendukung. "Harus ada saksinya, datanya pelaporan yang akurat, siapa yang disogok, di mana lokasi penyogokannya. Intinya data-data awal keterangan saksi itu harus ada," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan mengaku mendapat aduan langsung dari Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk Kiswodarmawan, terkait belum dibayarkan tagihan sebesar Rp 200 miliar di Pemerintah Daerah Riau. Sebab, perseroan menolak menyogok 5 persen dari nilai proyek.

"Adhi memang sudah bertekad untuk tidak mau lagi menyogok sebagai tekad baru untuk memperbaiki citranya yang rusak di proyek Hambalang. Adhi dan BUMN lain sudah berjanji di depan saya untuk tidak melakukan sogok-menyogok untuk mendapat proyek," ujar Dahlan kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/9).

(mdk/noe)