DPR Apresiasi Penghentian Sementara Program Kartu Prakerja

DPR Apresiasi Penghentian Sementara Program Kartu Prakerja
UANG | 4 Juli 2020 12:08 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah menghentikan sementara program kartu prakerja. Menurutnya, penghentian ini sudah sesuai harapan publik sekaligus jadi bahan evaluasi total program semi bansos tersebut.

“Anggaran pelaksanaan program ini, kan besar. Ada Rp20 triliun. Sudah seharusnya program ini mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat," kata dia di Jakarta, Sabtu (4/7).

Untuk melanjutkan program ini, evaluasi jadi keniscayaan untuk terus dilakukan. Itu dilakukan agar kelak program unggulan Presiden Jokowi tersebut benar bisa mengantarkan para calon pekerja pada dunianya.

Jika perlu, kata dia, evaluasi tersebut melibatkan aparat penegak hukum. Ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan program kartu prakerja. Karena program unggulan, tentu harus sesuai harapan dan ekpektasi presiden, yaitu memberikan solusi bagi para pencari kerja, para pekerja yang ingin meningkatkan skill, dan terutama para pekerja korban PHK.

"Dalam melakukan evaluasi terhadap program kartu prakerja, pemerintah diharapkan melibatkan berbagai pihak terkait. Setidaknya, pemerintah dapat melibatkan para pengusaha, organisasi buruh dan pekerja, akademisi, para pengamat, dan mereka yang dinilai memahami persoalan pelatihan kerja," jelasnya.

1 dari 1 halaman

Kartu Prakerja Dihentikan Sementara

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto angkat suara terkait dengan penghentian sementara Program Kartu Prakerja. Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah memperbaiki tata kelola di dalam proses penjaringan peserta dari kartu prakerja.

Airlangga menyadari selama tiga bulan berjalan, permintaan untuk program kartu prakerja telah mencapai 10,4 juta. Sementara data yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan terverifikasi 1,8 juta, dan belum terverifikasi 1,2 juta. Sedangkan yang mengaku terkena PHK dan dirumahkan mencapai 10 juta lebih.

"Sehingga tentu ini harus ditata secara baik dan salah satunya tentu memperbaiki regulasi yang sebelumnya bukan untuk pandemi covid disesuaikan untuk pandemi covid," kata Airlangga dalam web dinar dilakukan secara virtual, di Jakarta, Jumat (26/6).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memang telah meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pendampingan. Hal itu sudah diantisipasi jika memang sewaktu-waktu terjadi hal yang menyimpang. (mdk/did)

Baca juga:
Gelombang Keempat Pendaftaran Kartu Prakerja Segera Dibuka
Politikus Golkar Ingatkan KPK Tak Hanya Awasi Program Kartu Prakerja
KPK Sebut Hanya 24 Persen Konten yang Layak Disebut Pelatihan di Kartu Prakerja
Jadi Sorotan KPK, Tata Kelola Program Kartu Prakerja akan Diperbaiki
KPK Temukan Masalah, Program Kartu Prakerja Harus Dirombak Total
KPK: Program Kartu Prakerja Belum Menimbulkan Kerugian Negara
Politikus PKS Sebut Rakyat Lebih Butuh Uang Tunai Ketimbang Pelatihan Kartu Prakerja

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami