DPR Dorong Pemerintah dan LPS Siapkan Skema Penjamin Uang Elektronik

DPR Dorong Pemerintah dan LPS Siapkan Skema Penjamin Uang Elektronik
Ilustrasi SMS. Shutterstock/TATSIANAMA
UANG | 25 Juni 2020 11:14 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puteri Anetta Komarudin mendorong pemerintah bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera melakukan perluasan cakupan penjaminan dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk uang elektronik. Mengingat di tengah kondisi pandemi Covid-19 transaksi elektronik menjadi pilihan masyarakat.

Berdasarkan data Bank Indonesia terjadi lonjakan transaksi uang elektronik hingga 64,48 persen (yoy) pada April 2020, dengan nilai mencapai Rp17,5 triliun. Lonjakan tersebut diikuti pertumbuhan transaksi perbankan secara digital (digital banking) yang tumbuh 37,35 persen (yoy). Namun, di sisi lain, pertumbuhan penggunaan uang kartal justru negatif 6,06 persen dibanding tahun lalu.

"Pandemi telah mendorong masyarakat untuk lebih sering melakukan transaksi keuangan secara digital. Namun sayangnya, infrastruktur perlindungan atas transaksi keuangan elektronik belum maksimal. Salah satu contohnya adalah belum dilindunginya simpanan dana masyarakat pada penerbit uang digital, baik perbankan maupun non-perbankan. Hal ini yang harus kita dorong, demi memberikan perlindungan dan keamanan bertransaksi bagi masyarakat," kata Puteri di Jakarta, Kamis (25/6).

Penyelenggaraan uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Peraturan tersebut mewajibkan 30 persen dana yang mengendap pada dompet digital atau dana float ditempatkan pada Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV, dan 70 persen dari dana float ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan pemerintah atau pada rekening di BI.

LPS pun menyampaikan bahwa penjaminan atas simpanan uang elektronik masih dalam tahap kajian terutama terkait dengan keamanan transaksi dan dampak sosial yang ditimbulkan. LPS juga menyebutkan bahwa akan berkolaborasi dengan Pemerintah serta regulator terkait seperti BI dan OJK.

"Penjaminan uang elektronik tengah menjadi perhatian global. Hampir seperlima dari lembaga penjamin simpanan di dunia telah mengadopsi skema penjaminan. Di Indonesia sendiri, urgensi perlindungan atas simpanan uang elektronik masyarakat semakin hari semakin masif, karena berbanding lurus dengan peningkatan jumlah transaksinya," kata di.

Baca Selanjutnya: Atas dasar itu dirinya mendorong...

Halaman

(mdk/azz)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami