DPR Dukung UMKM Jualan di Rest Area Tol

DPR Dukung UMKM Jualan di Rest Area Tol
UANG | 17 Februari 2020 17:15 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mendukung upaya pemerintah mengatur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa berjualan di rest area jalan tol. Hal tersebut tercantum dalam draf Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

"Sangat setuju, juga benar-benar harus terealisasikan," tegasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/2).

Nasim menilai terobosan baru ini merupakan kebijakan yang positif dalam mendukung pengembangan sektor UMKM. Sehingga nantinya UMKM memiliki ruang pemasaran produk yang lebih luas.

"Agar bermanfaat buat pengenalan pengembangan pemasaran produk UMKM disetiap titik," jelasnya.

Nasim juga meminta agar segera terwujud perundang-undangan yang jelas dan pengaturan harga sewa yang tepat bagi pelaku industri UMKM.

"Bagus, jelas regulasi juga, penetapan standar harga harus jelas buat UMKM, agar mereka tetap bisa berjualan. Harga sewa seharusnya dalam batas kemampuan pelaku UMKM," pungkasnya.

1 dari 1 halaman

Aturan Baru

Perlu diketahui, aturan terkait pelaku UMKM bisa berjualan di rest area jalan tol dengan skema kemitraan. Tertuang dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja Bab V bagian kesembilan Pasal 53 A ayat (1) dan ayat (2).

Pada ayat (1) sendiri dituliskan bahwa Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan Tempat Istirahat dan Pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol. Sedangkan pada ayat 2 tertuang bahwa dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan. (mdk/did)

Baca juga:
Menkum HAM: Tanpa Omnibus Law, Sulit Hadapi 7 Juta Pengangguran
RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Pelaku Perusakan Hutan Tak Kena Pidana Asal Bayar Denda
Ada Omnibus Law, Bos BKPM Yakin Target Investasi 2020 Rp886 T Bakal Tercapai
DPR: PP Bisa Ubah UU di Omnibus Law, Mungkin Salah Ketik
Gaya Pembangunan Jokowi Dinilai Ketinggalan Zaman
Bos BKPM Janji Cari Solusi Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja
Mahfud MD Soal Pasal 170 Omnibus Law: UU Tak Bisa Diganti PP atau Perpres

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami