DPR Janji Akan Jadi Penyeimbang dalam Omnibus Law Cipta Kerja

DPR Janji Akan Jadi Penyeimbang dalam Omnibus Law Cipta Kerja
UANG | 13 Februari 2020 19:57 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menerima naskah akademik dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya menargetkan pembahasan aturan tersebut selesai dalam 100 hari.

Willy menyatakan, DPR agar menjadi penyeimbang segala kepentingan dalam pembahasannya. Sebab, RUU ini kerap mendapatkan respons negatif dari buruh atau aktivis lingkungan. Buruh menganggap akan merugikan mereka, aktivis menilai akan ada potensi kerusakan lingkungan. Sementara, pengusaha berharap Omnibus Law Cipta Kerja diharap segera rampung untuk memicu ekonomi.

"Dengan telah diserahkannya secara resmi maka semua pihak bisa membaca dan mencatat pokok-pokok kritik dan perubahan yang diinginkannya. Tugas DPR adalah memastikan bahwa semua pihak didengarkan dan semua kepentingan bisa disuarakan secara seimbang," ujar Willy dalam keterangannya, Kamis (13/2).

Willy berharap, pembahasan RUU Cipta Kerja dilaksanakan oleh Baleg DPR. Agar, bisa memastikan bahwa pembahasan Omnibus Law menjadi penengah semua suara yang masuk.

"Proses setelah ini, Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebagai 'DPR Kecil' akan mengadakan rapat untuk menentukan alat kelengkapan yang akan membahas Omnibus Cipta Kerja. Fraksi-fraksi nanti akan membuat daftar inventaris masalah. Nah, kalau diputuskan di bahas di Badan Legislasi, saya akan undang semua pihak untuk memberi catatan dan masukannya. Termasuk serikat pekerja, organisasi lingkungan, organisasi HAM, semuanya," jelas Willy.

1 dari 1 halaman

Atur Banyak soal Kesempatan Kerja

soal kesempatan kerja rev2

Willy mengatakan, RUU Cipta Kerja mengatur banyak segi demi penciptaan kesempatan kerja. Namun, terobosan ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dengan memperhatikan kemungkinan dampak yang akan muncul di masa depan. Sebab Willy menilai, RUU ini nantinya bukan hanya bicara kepentingan hari ini, namun juga tentang masa depan yang akan dihadapi generasi penerus.

"Kita sangat memahami kebutuhan investasi untuk memiliki kepastian dan kemudahan bergerak. Disaat bersamaan, penting juga bagi kita untuk melindungi ketersediaan sumber daya dan jaminan kerja warga negara. Maka keduanya harus diselenggarakan selaras agar hasil yang didapat juga dapat dicapai maksimal," ujarnya.

Willy mengajak semua pihak mempersiapkan catatan kritis terhadap RUU Cipta Kerja. Masukan berbagai kalangan inilah nantinya bisa dihasilkan produk Undang-undang yang paripurna.

"Semuanya boleh menyiapkan catatan kritik dan masukannya, NasDem akan sangat terbuka menerimanya untuk disuarakan di dalam pembahasan nanti. Silakan semuanya berhubungan dengan anggota Fraksi Partai NasDem di pusat maupun di daerah untuk mengawal ini. Kami sangat siap untuk mengawal suara anda semua. Termasuk suara teman-teman wartawan," pungkasnya. (mdk/idr)

Baca juga:
Asosiasi DPRD Kota Yakin Omnibus Law Sinkronkan Perda Penghambat Investasi
Wapres Ma'ruf Amin Ingin RUU Cipta Kerja Disahkan Lebih Cepat Dari RUU KPK
Menperin Agus Soal Nasib Pesangon Korban PHK: Baca, Draf Omnibus Law Sudah Disebar
Di Draf RUU Omnibus Law, Pekerja Konstruksi Tak Bersertifikat Bakal Kena Pecat
Massa Buruh di Jember Tolak RUU Omnibus Law karena Dinilai Menghapus Sistem UMK
Meski Ada Omnibus Law, Ketentuan Amdal Dipastikan Masih Diterapkan

TOPIK TERKAIT

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami