DPR Kritik Keras Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Sidang Paripurna

DPR Kritik Keras Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Sidang Paripurna
UANG | 16 Juli 2020 18:38 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ansory Siregar mengkritisi kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPR hari ini, Kamis (16/7). Awalnya, Ansory menuturkan, bahwa dalam konstitusi di UUD 1945 disebutkan kesejahteraan harus dibangun bersama.

Dia mencontohkan pada pasal 23 ayat 1, APBN dipertanggungjawabkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian, pada pasal 28 h ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, pasal 28 h ayat 3 disebutkan setiap orang berhak mendapat jaminan sosial. Serta, pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

"Jadi kalau pemerintah atau Menko PMK mau jungkir balik pun dia, tidak bisa melawan pasal ini menaikkan BPJS. Yang fakir miskin ya, yang kelas III. Mau jungkir balik pun dia cari-cari alasan, UU manapun, dia pasti terganjal pasal 34 ayat 1 ini, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara," ujar Ansory, Kamis (16/7).

Ansory lalu berbicara soal Perpres nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan muncul Perpres nomor 75 tahun 2019 yang menaikkan iuran BPJS dan telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Tetapi, muncul kembali Perpres nomor 64 Tahun 2020 yang dirasa masih memberatkan iuran BPJS.

"Begitu dibatalkan (Perpres nomor 75 tahun 2019) rakyat senang bergembira. Namin pimpinan, di kegembiraan, muncul Perpres 64 tahun 2020. Baru saja rakyat senang. Dengan munculkan Perpres jaminan sosial kenaikan Iuran BPJS menandakan pemerintah tidak empati terhadap masyarakat kecil, tuna empati," ujar dia.

Selain itu, menurut Ansory, pemerintah juga tidak memberikan contoh yang baik terhadap penegakan hukum. "Baru saja kok MA putuskan (membatalkan Perpres). Diputuskan karena melanggar dua UU, UU DJSN, SJSN, UU BPJS dilanggar, itu asas keadilan sosial, asas kemanusiaan," ujarnya.

Politikus PKS itu pun juga heran dengan seluruh pimpinan DPR tidak ada yang berkomentar soal kenaikan iuran BPJS tersebut. "Gak ada satupun yang komentar tentang fakir miskin ini? Dinaikkan dengan Perpres 64 itu, memang pekerja bukan penerima upah. Fakir miskin ini dari April sampe Desember gak naik, begitu 1 januari 2020 dinaikkan, Ini tipu-tipu!," tegasnya.

Baca Selanjutnya: Respons Wakil Ketua DPR...

Halaman

(mdk/idr)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami