DPR marah soal rencana Luhut 'jual' Pulau Morotai ke Jepang

Merdeka.com - Komisi IV DPR hari ini menggelar Rapat kerja (Raker) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dihadiri langsung MKP, Susi Pudjiastuti.

Dalam rapat ini, Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal menyatakan keberatannya kepada Menteri Susi terkait rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan yang ingin bekerjasama dengan Jepang di Pulau Morotai.

"Sekarang kita mendengarkan isu adanya pulau-pulau yang dikerjasamakan dengan negara lain. Ini saya heran, kok yang meributkan ini Menko Maritim harusnya yang punya isu ini kan kementerian KKP. Saya baca berita tadi, Sultan Tidore ini protes, ini Pulau Morotai katanya akan dikerjasamakan dengan Jepang," ujar Andi saat Raker bersama KKP di komisi IV, Senayan, Selasa (17/1).

Menurutnya, isu ini sangat sensitif. Pemerintah diharapkan mengkaji kembali, dan jangan hanya berbicara yang belum jelas aturannya. Anggota fraksi PKS ini mengatakan, jika kerja sama ini dilanjutkan maka sama saja Indonesia memperjualbelikan pulau-pulau.

"Hari ini masih pulau kita, nanti mungkin anak cucu kita enggak ada lagi itu pulau. Saya kira Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) harus tegas memberikan masukan dan arahan. Sebagai menteri teknis saya harap tegas, jangan ada kepentingan politik, tapi kepentingan untuk Merah Putih kita," ujarnya.

Dia sangat berharap, Susi bisa memberi masukan kepada Kemenko Maritim terkait rencana ini agar tidak menimbulkan keributan untuk Bangsa dan Negara.

"Jadi kita harap KKP bisa memberikan masukan yang sesuai kondisi lapangan dan tidak berpotensi di salah artikan. kita sangat menyayangkan, dan saya sendiri di banggar (badan anggaran) sudah protes ke Kemenko, mau ambil keputusan ya bcara dulu lah atau sepakat dulu lah dengan menteri teknis tidak wacana di publik tapi belum matang," tutupnya.

Berbeda dengan Luhut, Susi tak izinkan asing beri nama pulau RI
Luhut sebut Pelabuhan Kuala Tanjung bisa ciptakan pusat ekonomi baru
Menko Luhut sebut penamaan pulau oleh asing lewati prosedur panjang
Soal kasus pajak, Luhut panggil Inalum dan Pemprov Sumut
Atasi perbedaan, Indonesia butuh solusi damai bukan bikin galau