Anggota DPR Ramai Menolak, Iuran BPJS Kesehatan Tak Akan Dibatalkan Pemerintah

Anggota DPR Ramai Menolak, Iuran BPJS Kesehatan Tak Akan Dibatalkan Pemerintah
Rakor Menko PMK Terkait BPJS. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani
UANG | 18 Februari 2020 16:17 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Pemerintah memastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetap berlaku sekalipun banyak menuai penolakan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR meminta pemerintah membatalkan kenaikan iuran tersebut sebelum proses pembersihan data (cleansing) selesai.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan iuran tetap akan naik sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, DPR tak bisa mengintervensi keputusan tersebut.

"Tetap berlaku sesuai bunyi Perpres," katanya saat dikonfirmasi di DPR, Jakarta, Selasa (17/2).

Dalam rapat kerja gabungan antara DPR dengan pemerintah mengenai iuran BPJS Kesehatan tidak menghasilkan kesimpulan atau putusan. Dalam rapat tersebut hanya ada kesepakatan bahwa pemerintah harus menyelesaikan proses pembersihan data agar tidak tumpang tindih.

Baca Selanjutnya: 191 Juta Peserta Minta Dimasukan...

Halaman

(mdk/bim)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami