DPR Sebut Lambatnya Penyerapan Dana PEN Bikin Pemulihan Ekonomi Tak Optimal

DPR Sebut Lambatnya Penyerapan Dana PEN Bikin Pemulihan Ekonomi Tak Optimal
pertumbuhan ekonomi. ©2019 Merdeka.com/Imam Buhori
UANG | 24 Januari 2021 13:00 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyebut eksekusi dan penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepanjang 2020 sangat lambat. Hal ini terbukti dari tidak tercapainya target realisasi hingga akhir Desember 2020.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan realisasi PEN baru mencapai Rp579,78 triliun hingga posisi per 31 Desember 2020, atau 83,4 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun.

Dia mengatakan, dengan tidak tercapainya target tersebut, maka berdampak pada tidak optimalnya program PEN dalam meredam dampak resesi dan dampak buruk peningkatan pengangguran dan kemiskinan.

"Secara umum tersendatnya realisasi anggaran PEN dikarenakan ketidaksiapan birokrasi. Publik juga dikejutkan dengan terjadinya kasus korupsi bantuan sosial yang menguras emosi," kata dia di Jakarta, Minggu (24/1).

Sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah, Anis berharap pemerintah lebih meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi antara K/L, sehingga mereka tidak berjalan sendiri-sendiri terutama menyangkut persoalan akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan.

Selain itu, DPR yang memiliki fungsi pengawasan perlu meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan BPK yang memiliki fungsi pemeriksaan.

Dirinya menyadari dalan menghadapi pandemi bukan hal yang mudah. Sebagai warga negara, tidak bisa hanya menyerahkan semua urusan kepada pemerintah. Dia juga mengapresiasi masyarakat Indonesia yang memiliki falsafah gotong royong.

"Solidaritas masyarakat dalam menghadapi musibah, sangat luar biasa. Kita memiliki banyak ruang untuk berkontribusi sesuai posisi masing-masing. DPR sudah bekerja optimal menjalankan fungsi pengawasan, masyarakat bahu membahu. Semoga dengan demikian, pandemi segera berlalu, dan ekonomi bangkit kembali," tutupnya. (mdk/azz)

Baca juga:
Wapres Ma'ruf: Sistem Syariah & Konvensional Harus Bersinergi Demi Pemulihan Ekonomi
Lembaga Pengelola Investasi Jadi Pelengkap Pemulihan Ekonomi di 2021
Eksekusi Program Covid-19 Pemerintah Jokowi Tentukan Nasib Ekonomi Tahun ini
Pemerintah Tetap Lanjutkan Bantuan Permodalan UMKM di 2021
Jokowi Tetap Wajibkan Protokol Kesehatan di Kegiatan Ekonomi Pasca Covid-19
Jokowi Optimis 2021 Momentum Indonesia Jadi Negara Maju

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami