DPR Setujui Laporan Pertanggungjawaban APBN 2019 Menjadi Undang-Undang

DPR Setujui Laporan Pertanggungjawaban APBN 2019 Menjadi Undang-Undang
DPR Gelar Rapat Paripurna. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo
UANG | 15 September 2020 16:02 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun Anggaran 2019 menjadi Undang-Undang P2 APBN 2019. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku senang di tengah situasi pandemi Covid-19 pemerintah dan DPR dapat menyelesaikan pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2019 dengan lancar, produktif, dan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang dimandatkan oleh undang-undang.

Atas nama pemerintah, dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas dukungan dan kerjasama yang baik. Sehingga seluruh proses pembahasan RUU APBN tahun 2019 dapat dilaksanakan dan diakhiri dengan persetujuan DPR menjadi Undang-Undang P2 APBN tahun anggaran 2019.

"Dengan disetujuinya pengesahan RUU ini menjadi undang-undang maka selesailah rangkaian siklus pengelolaan APBN tahun anggaran 2019," kata Menteri Sri Mulyani saat memberikan pernyataan di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9).

Baca Selanjutnya: Pemerintah Komitmen Jaga Pengelolaan APBN...

Halaman

(mdk/bim)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami