Erick Thohir Sebut Komisaris BUMN Dilarang dari Pengurus Pusat Parpol

Erick Thohir Sebut Komisaris BUMN Dilarang dari Pengurus Pusat Parpol
UANG | 21 Februari 2020 17:44 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat suara terkait polemik penunjukan kader-kader partai politik sebagai komisaris di perusahaan pelat merah. Menurutnya, tidak ada yang salah dari kebijakan tersebut.

"Figur-figur yang masuk ke jajaran komisaris saya rasa semua ada alasan dan background-nya. Yang dipastikan tidak menyalahi aturan." ujarnya dalam acara temu media di Kementerian BUMN, Jumat (21/2).

Sebagai contoh, Erick menyebut sosok politikus PDIP Arif Budimanta yang ditunjuk sebagai komisaris Bank Mandiri. Arif diketahui juga menjabat sebagai staf khusus presiden bidang ekonomi.

"Dia kan tidak masuk DPP dan bekerja membantu kita. Jadi ya sah-sah saja. Yang tidak boleh kan kalau jabat DPP di partai. Jadi bukan melanggar, jadi bukan prejudice atau salah benar." ujar Erick.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dijelaskan bahwa secara implisit anggota atau Kader Partai memang dibolehkan menjabat Komisaris BUMN. Namun tidak bagi pengurus partai.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com (mdk/azz)

Baca juga:
Barata Indonesia Bangun Pabrik Roda Kereta Api Senilai Rp500 Miliar di Gresik
Asabri-Taspen Gabung BPJamsostek, Wakil Komisi XI Sebut Tak Perlu Ada PHK Pegawai
Indikasi Industri Manufaktur Merosot di Era Reformasi
4 Sektor UMKM Indonesia Siap Lebarkan Sayap ke Pasar Internasional
Adhi Karya Ajukan PMN Rp3 Triliun untuk Tahun Anggaran 2021
Dirut Asabri Kerahkan Kepolisian Tagih Utang Rp11,4 T ke Benny Tjokro & Heru Hidayat

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami