Fadjroel Rachman jadi komisaris BUMN, Fitra sebut jangan asal tunjuk

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kursi empuk jajaran komisaris perusahaan BUMN kini banyak diisi politisi, pengamat politik, hingga mantan aktivis. Terbaru, mantan aktivis Muhammad Fadjroel Rachman masuk ke dalam Komisaris Utama PT Adhi Karya menggantikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-Pera Imam Santoso Ernawi.

Politisi, pengamat dan mantan aktivis yang diberi jatah kursi komisaris kebanyakan tidak memiliki rekam jejak di bidang yang jadi perhatian perusahaan BUMN. Penempatan mereka melahirkan kontroversi.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mempertanyakan dipilihnya Fadjroel Rachman sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero). Sekjen Fitra Yenny Sucipto menuding Menteri BUMN Rini Soemarno selalu menunjuk secara asal dalam pemilihan komisaris perusahaan BUMN.

"Orang ditunjuk komisaris bukan kemudian siapa dekat atau back up. Mencoba lebih profesional bagaimana independensi dan kapabilitasnya, pakai logika apakah orang itu punya kemampuan. Jadi jangan asal menunjuk orang," ujarnya di Kantor Fitra, Jakarta, Rabu (23/9).

Menurutnya, seseorang yang ditunjuk sebagai komisaris ataupun direksi perusahaan BUMN haruslah memiliki kapasitas dan kemampuan. Termasuk pemahaman di lini bisnis perusahaan BUMN. "Di Adhi Karya, apa punya kemampuan, kapasitas, kredibilitas," jelas dia.

Untuk itu, pihaknya berharap Presiden Jokowi mengembalikan tata kelola BUMN sesuai dengan amanat konstitusi sebagai penyangga ekonomi nasional.

Nama Fadjroel sudah tidak asing lagi di telinga. Dia termasuk salah satu aktivis yang lantang mengkritik pemerintah. Di masa orde baru dia sempat mendekam di LP Nusakambangan. Karirnya di dunia aktivis cukup panjang.

Dia aktif mengembangkan Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) atau Research Institute of Democracy and Welfare State. Fadjroel juga pernah aktif di Forum Demokrasi, Konfederasi Pemuda dan Mahasiswa Sosialis Indonesia (KPMSI), dan Masyarakat Sosial-Demokrat Indonesia (MSI/Ketua Badan Pekerja).

(mdk/noe)