Faisal Basri Sindir Menko Luhut Panjaitan: Itu Menteri Apa Calo

UANG | 20 November 2019 18:39 Reporter : Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Ekonom Senior, Faisal Basri mengungkapkan keheranannya atas nomenklatur atau penyatuan sektor maritim dan investasi di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya hal tersebut bukan merupakan hal yang positif untuk perekonomian Indonesia.

"Urusan investasi ini siapa panglimanya? menko perekonomian atau menko maritim? menko maritim ngurusin elektronik juga mobil listrik juga. Yang begini begini akibatnya saya suatu saat akan chaos gitu, tahun kedua reshuffle karena susah dengan komposisi seperti ini," kata dia saat ditemui di Kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (20/11).

Dia menilai hal ini juga merupakan kesalahan diagnosis. Menurutnya, mengenai persoalan investasi cukup satu pintu di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Sebenarnya di nomenklatur itu urusannya Menko Perekonomian, kenapa di maritim? Apakah hanya maritim yang didorong investasinya? Nggak juga kan. Kalau ingin meningkatkan peran Pak Luhut, angkat saja jadi Perdana Menteri sekalian," jelasnya.

1 dari 1 halaman

Luhut Urusi Semua Hal

Menurutnya, saat ini Menko Luhut terlalu mengurus semua hal. Ditambah saat ini urusan investasi pun berada di bawah koordinasinya.

"Dia cawe-cawe disuruh ke kementerian, semua dia urus sekarang. Sampai uang dari Hong Kong masuk ke Indonesia dia (Luhut B Pandjaitan) urus juga. Ini calo apa menteri? Semua diurus. Memang nomenklaturnya di dia, tapi jadi nggak benar. Kalau mau jelas, angkat saja dia jadi Perdana Menteri, dia suruh semua menterinya," ujarnya.

Padahal, kata dia, investasi di Indonesia tidak terlalu buruk. Sehingga dia menegaskan dirinya tidak mengerti maksud dan tujuan nomenklatur tersebut.

"Apalagi penyebabnya adalah seolah-olah investasi kita ini jeblok, nggak. Investasi Indonesia tidak jelek-jelek amat. Pertumbuhan investasi Indonesia itu lebih tinggi dari rata-rata Negara ASEAN, lebih tinggi dari Cina, hanya lebih kalah dari Vietnam dan India. Jadi diagnosisnya salah," tutupnya. (mdk/idr)

Baca juga:
Deretan Strategi Pemerintah Tekan Emisi Karbon Sesuai Paris Agreement
Kadin Soal Ahok Ditawarkan Gabung BUMN: Kita Yakin Itu Pasti yang Terbaik
Pembangunan Pengolahan Limbah Nikel Ditargetkan Rampung Akhir Tahun Ini
Luhut Soal Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok: Emang Dia Siapa
Bentuk Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Cari Pimpinan dari Profesional
Hyundai Motor: Belum Ada Keputusan Investasi di Indonesia