Fitra: Dana bansos Rp 4,9 triliun rawan dipakai kampanye pilkada

UANG | 14 September 2015 16:07 Reporter : Saugy Riyandi

Merdeka.com - Forum Transparansi Anggaran untuk Indonesia (Fitra) mencatat, dana bantuan sosial sebesar Rp1,3 triliun dan dana desa Rp 3,6 triliun berpotensi disalahgunakan kepala daerah yang bakal bertarung lagi atau (incumbent) di Pilkada serentak Desember 2015. Untuk itu perlu upaya pemerintah mempersempit ruang gerak 'kepala daerah nakal' yang hendak memanfaatkan dana tersebut.

Sekjen Fitra Yenny Sucipto mengatakan peraturan yang berlaku saat ini seolah memberi ruang cukup lebar bagi kepala daerah menggunakan dana bansos. Karena itu dia meminta pemerintah mengevaluasi aturan penggunaan dana bantuan sosial dan dana desa yang terangkum dalam Peraturan Menteri 39 Tahun 2012 soal pemberian bansos dan hibah.

"Saat ini penggunaannya sudah memasuki kuartal ketiga dan bertepatan dengan menjelang mulainya Pilkada serentak 2015. Berdasarkan realita bahwa dari tahun ke tahun menjelang pilkada dana bansos dan hibah itu selalu naik," ujar dia di kantornya, Jakarta, Senin (14/9).

Dia menyarankan Kemendagri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir kerugian negara. Termasuk melakukan koordinasi dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan di sisi pengelolaan APBD.

"Ini adalah waktu yang cukup bagi Kemendagri untuk melakukan evaluasi terutama di daerah calon petahana," ucapnya.

(mdk/noe)