Gairahkan Investasi, Pemerintah Percepat Pembahasan RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi

Gairahkan Investasi, Pemerintah Percepat Pembahasan RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi
UANG | 23 September 2020 16:08 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Reza Yamora Siregar memastikan Pemerintah terus berkomitmen untuk mempercepat pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19. Hal ini demi memangkas banyaknya regulasi yang dinilai menjadi penyebab loyonya investasi dalam negeri

"Informasi yang ada tentang rancangan undang-undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) ini sebetulnya sesuatu yang sudah dicanangkan sebelum profitnya. Jadi kita memang komitmen kita masih jalankan terus untuk kemudahan investasi," ujar dia dalam diskusi publik secara virtual bertajuk 'Arah Kebijakan Pemerintah: Keseimbangan Antara Kesehatan dan Ekonomi', Rabu (23/9).

Reza mencatat, setidaknya ada 40.000 aturan regulasi yang bakal dipangkas oleh RUU sapu jagat tersebut. Baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

"utamanya adalah memotong obesitas regulasi ada lebih 40.000 regulasi tingkat pemerintah pusat pemerintah daerah dan juga kelembagaannya," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyebut Rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan jalan yang tepat dalam mempermudah jalannya investasi dan menyelesaikan investasi besar yang mangkrak di Indonesia.

"Ketika saya masuk menjadi Kepala BKPM ada investasi mangkrak sekitar Rp708 triliun, dari Rp708 triliun tersebut telah tereksekusi kurang lebih sekitar Rp410 triliunan atau 58 persen. Nah investasi-investasi besar ini adalah investasi mangkrak yang memang kami akui investasi di Indonesia itu mendapatkan kendala tiga hal, pertama tumpang tindihnya regulasi, tingginya arogansi birokrasi di antara Kementerian dan lembaga, dan persoalan tanah," kata Bahlil dalam HSBC Economic Forum, Rabu (16/9).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali menekankan pentingnya pengesahan RUU Cipta Kerja dalam waktu dekat.

Mengingat salah satu poin penting dari RUU anyar ini, yakni menghendaki intervensi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk percepatan penerbitan izin usaha melalui Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

"Contoh izin lokasi, 1 sampai 2 tahun enggak keluar keluar. Karena, tidak ada aturan pusat yang bisa intervensi daerah karena mereka memiliki Undang-Undang. Tetapi dengan adanya NSPK dalam RUU Cipta Kerja yang tadinya 1-2 tahun akan dikasih waktu paling lama sebulan bagi daerah untuk menyelesaikannya," tegas dia dalam webinar yang digagas oleh Kumparan, Selasa (15/9).

Baca Selanjutnya: Hormati Aturan Berlaku...

Halaman

(mdk/idr)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami