Genjot Kinerja, BUMN Disarankan Sandiaga untuk Pisah Fungsi

UANG | 14 November 2019 20:07 Reporter : Purnomo Edi

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno, angkat bicara mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sandiaga pun memberikan masukan agar kondisi BUMN bisa menjadi semakin baik ke depannya.

"Saya melihat bahwa BUMN ini harus difokuskan untuk menjaga ekonomi kita agar terus bertumbuh. Membuka lapangan pekerjaan dan untuk hajat hidup orang banyak BUMN ini harus berperan," ujar Sandiaga di Yogyakarta, Kamis (14/11).

"BUMN milik rakyat, milik bangsa dan negara. Jadi patut didukung untuk memberikan kemaslahatan sesuai dengan pasal 33 UUD 45, yaitu memberikan peran sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," sambung Sandiaga.

Sandiaga menyebut saat ini ada sekitar seratusan BUMN. Dari jumlah itu hanya 20 hingga 25 BUMN yang dinilai Sandiaga besar dan punya pengaruh di Indonesia.

Sandiaga pun menyarankan agar pemerintah memisahkan fungsi BUMN. Sandiaga merinci ada dua fungsi utama BUMN yaitu fungsi pelayanan publik dan fungsi untuk menciptakan profit dan menghasilkan dividen.

"Pisahkan fungsinya mereka (BUMN) sebagai fungsi pelayanan publik (Public Service Obligation) atau fungsinya dia (BUMN) yang untuk menciptakan profit yang akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada bangsa dan negara," ungkap Sandiaga.

"Jadi kalau di situ kita bisa pisahkan fungsinya, akan ada pengelolaan BUMN yang tentunya memberikan dampak terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan, stakeholder, karena pemilik BUMN ini rakyat Indonesia," lanjut Sandiaga.

1 dari 1 halaman

Kadin Masih Temukan BUMN Garap Proyek Bernilai Kecil

Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur KADIN Indonesia, Dandung Sri Harninto, mengingatkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak rakus menggarap seluruh proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri. Sesuai dengan aturan, BUMN hanya bisa menggarap untuk proyek yang nilainya di atas Rp100 miliar.

"Sekarang ada BUMN ngerjakan proyek Rp30 miliar saya temukan kemarin, ini ada kontrak BUMN saya tanya nilainya berapa? Rp30 sekian miliar," katanya ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (14/11).

Dia pun merasa heran masih ada saja BUMN yang rakus menggarap proyek-proyek yang secara nilai kecil. Atas kejadian itu, dirinya juga mendesak seluruh kementerian lembaga terkait agar mengawasi seluruh proyek-proyek yang menjadi polemik antar BUMN dan swasta.

"Kok masih bisa lolos. Saya tidak tahu aturannya tendernya sudah lama atau gimana tapi kok ini bisa lolos. Padahal aturan menteri, BUMN hanya boleh Rp100 miliar ke atas. Tapi ada satu dua yang tidak ketangkep prosesnya," kata dia.

Dandung mengatakan apabila ini dibiarkan maka akan menghancurkan perusahaan-perusahaan swasta yang notabenya juga ingin turut andil menggarap proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

"Dari data Gapensi jumlah perusahaan kecil drop hampir 50 persen selama 4 tahun terakhir. SEharunya ketika kita membangun harus jalan bareng tapi ternyata BUMN semakin gendut dan teman-teman swasta tidak ini harus diperbaiki," jelas dia.

Melihat kondisi tersebut, dirinya meminta agar kemudian BUMN-BUMN besar segara mengubah orientasinya. Dia ingin, para BUMN tidak hanya jago kandang namun bisa melakukan ekspansi menggarap proyek-proyek di luar dari Indonesia.

"Dia kan sudah gede kemampuan gede sementara swasta kekurangan duit, defisit. (BUMN) harus mulai keluar jangan jago kandang. Kita sudah sering mendorong sudahlah BUMN sudah cukup besar. Jadi saya pikir itu harapan kami dari temen swasta kita juga tidak ingin teman-teman BUMN kita mati, kita ingin BUMN kita kuat tapi jangan jago kandang mulai bergerak keluar," tandasnya.

(mdk/bim)

Baca juga:
PPA Bakal Kelola Kredit Macet Perbankan BUMN di 2020
Pengusaha Nilai Masuknya Ahok ke BUMN Ganggu Iklim Sosial Politik
Airlangga Sebut Tak Ada yang Aneh Andai Ahok Jadi Komisaris BUMN
Taspen Bentuk Unit Investasi Syariah Januari 2020
BTN Catatkan Laba Rp801 Miliar di Kuartal III-2019
Sentimen Ahok Masuk BUMN Bantu Rupiah Tak Melemah Tajam
Pengamat Soal Ahok Masuk BUMN: Ada Peraturan, Pernah Dipidana Tak Bisa Menjabat