Gerindra Kritik Rencana Kebijakan Penggunaan Bahan Bakar B30

UANG | 16 Juli 2019 15:08 Reporter : Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryo mengkritik rencana pengembangan bahan bakar biodiesel 30 persen (B30) yang tengah dilakukan pemerintah. Penggunaan B30 ditujukan untuk mengurangi impor migas yang kerap menjadi penyebab defisit neraca perdagangan.

Bambang mengaku prihatin terkait rencana penerapan B30 tersebut. Sebab menurutnya kebijakan tersebut hanya mampu mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar saja, Padahal, impor BBM jenis tersebut porsinya tidak terlalu besar terhadap total impor nasional.

"Kami sangat prihatin adanya satu kebijakan oleh pemerintah di mana akan menerapkan BBM B30 di mana sekarang ini sudah B20 yang tujuannya untuk mengurangi impor yang mana bahan bakar ini adalah solar saja," kata Bambang di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (16/7).

Sebaliknya, kata Bambang, justru impor nonmigas yang jauh lebih besar dan memberatkan kondisi neraca perdagangan Indonesia. "Padahal, semua migas hanya kurang lebih 15 persen dari total import kita. Jadi, non migas ini jauh (lebih besar)," ujarnya.

Dia pun mengklaim, negara-negara di dunia yang menggunakan energi campuran bahan bakar fosil dan nabati rata-rata tidak lebih dari 10 persen atau B10. Selain itu, kebijakan tersebut kurang tepat dan seolah dipaksakan. Penggunaan B30 dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian.

"Dampak dari bahan bakar B30 ini luar biasa terhadap semua multiplier industri. Transportasi juga akan terpengaruh besar dan menjadi berat," jelasnya.

Menurutnya, hal itu lantaran mesin kendaraan pada umumnya belum dapat mengolah bahan bakar campuran minyak nabati dengan maksimal. "Australia, Malaysia tidak lebih dari B10. Kanada juga belum. Ini akan merusak mesin transportasi dan menghancurkan ekonomi kita," ujarnya.

Oleh sebab itu, Bambang meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan mengenai penggunaan bahan bakar nabati sebagai energi untuk kendaraan bermotor. "Tolong Bu Menteri (Sri Mulyani) untuk mengkaji semaksimal mungkin agar ini bisa menjadi lebih baik lagi," tutupnya.

Baca juga:
DPR Khawatir Penggunaan Dana Perkebunan untuk Subsidi Biodiesel Akan Bermasalah
Wajib Diterapkan 2020, Biodiesel 30 Persen Tengah Diuji Coba
55 Persen Dana Pungutan Ekspor Sawit Didorong untuk Petani
Petani: Pungutan Ekspor CPO Hanya Untungkan Produsen Biodiesel
DFSK Super Cab Ikut Tes Jalan BBM Solar B30 Sejauh 50 Ribu Km
Sebanyak 4.435 PLTD Milik PLN Siap Serap Solar Campur 30 Persen Biodiesel

(mdk/azz)

BERI KOMENTAR
Join Merdeka.com