Hadapi pasar bebas, Kadin siap bantu pemerintah latih tenaga kerja

Hadapi pasar bebas, Kadin siap bantu pemerintah latih tenaga kerja
Hanif Dhakiri dan Darmin Nasution. ©2016 Merdeka.com/Hana Adi
EKONOMI | 26 April 2016 11:11 Reporter : Hana Adi Perdana

Merdeka.com - Kementerian Tenaga kerja (Kemenaker), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) serta Kementerian Koordinator Perekonomian, menandatangani nota kesepahaman percepatan peningkatan tenaga kerja melalui pengembangan program pelatihan terpadu.

Penandatangan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemitraan antara pemerintah Indonesia dan pelaku usaha untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing pekerja Indonesia agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pasar tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.

"Kami di Kadin Indonesia menyambut baik perhatian pemerintah Indonesia dalam menciptakan tenaga kerja terampil di Indonesia. Kerja sama ini merupakan bentuk dari komitmen kami untuk mendukung upaya pemerintah ini," ujar Ketua Kadin, Rosan P. Roeslani di Kemenaker, Jakarta, Selasa (26/4).

Selain itu, dunia usaha juga dapat berperan serta dengan memberikan masukan positif bagi pengembangan pendidikan keterampilan dan bahkan menjadi center of excellence untuk mencetak tenaga terampil yang dibutuhkan.

"Perusahaan-perusahaan yang mempunyai fasilitas pelatihan dapat menjadi partner BLK yang ada di masing-masing wilayah untuk mencetak tenaga-tenaga kompeten sesuai keahlian yang dibutuhkan," pungkasnya.

Menurut Rosan, selama ini pendekatan terhadap pasar kerja di Indonesia lebih cenderung kepada pendekatan sisi penyediaan. Namun, menghadapi era kompetensi yang semakin ketat, setiap perusahaan maupun industri membutuhkan kecepatan untuk merespon ketatnya persaingan usaha.

"Penyediaan tenaga kerja dari sisi supply side ini harus mulai kita ubah dengan pendekatan demand side. Sehingga program penyediaan tenaga terampil melalui pelatihan keterampilan sebaiknya didasari pada kebutuhan tenaga kerja oleh dunia usaha," kata dia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kata Rosan, komunikasi antara informasi ketenagakerjaan dan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi kunci keberhasilan strategi tersebut. Namun demikian, hal tersebut memerlukan waktu untuk memperbaikinya. (mdk/bim)

Triwulan I 2016, investasi di Jawa makin sedikit serap tenaga kerja

Pemerintah anggarkan KUR Rp 4 T untuk para TKI

Warga ditahan polisi Malaysia, Bupati Karangasem surati Dubes RI

Menko Rizal: Sekarang TKI yang diekspor banyak tanpa keterampilan

Fakta-fakta aturan karyawan baru kini berhak dapat THR

Menteri Saleh: Pekerja mantan napi masih dipandang rendah perusahaan

Tingkatkan keterampilan pekerja lokal, pemerintah butuh Rp 44 T

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami