Hilangkan Aturan Tumpang Tindih, Pemerintah Bentuk Badan Pusat Legislasi Nasional

UANG | 19 Juni 2019 14:56 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro berencana membuat Badan Pusat Legislasi Nasional. Lembaga ini akan melakukan sinkronisasi aturan agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Menurut saya harus dimulai nanti lima tahun ke depan ada pusat badan legislasi nasional," kata Bambang saat ditemui, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (19/6).

Selain melakukan sinkronisasi aturan, badan ini bakal memeriksa relevansi kebijakan yang sudah ada. Lalu menentukan apakah aturan ini masih layak dipakai atau tidak.

"Tugasnya memastikan mana aturan yang mana berlaku atau tidak ini yang harus ditata dulu. Setelah itu dari yang ada, mana yang masih relevan dan mana yang tidak," jelas dia.

"Kemudian untuk regulasi baru harus dilakukan semacam clearing dulu apakah sudah ada aturan di tempat lain atau aturan ini tumpang tindih dengan aturan yang lain," imbuh dia.

Kehadiran lembaga tersebut, lanjut Mantan Menteri Keuangan ini, akan memberikan sinyal positif bagi dunia usaha. Dengan demikian dapat mendorong naiknya investasi.

"Saya rasa lima tahun ke depan kita bisa melakukan penataan itu meskipun dampaknya baru terasa setelah lima tahun, tetapi lima tahun ini kita harapkan sinyal ini bisa dibaca," tandasnya.

Baca juga:
Bos Bappenas: Regulasi Kaku & Institusi Lemah Hambat Laju Perekonomian Indonesia
Kepala Bappenas: Ibu Kota Baru Ada di Suatu Daerah di Kalimantan
Ibu Kota Baru Bakal Terapkan Pembangunan Rendah Karbon
Bappenas Teken MoU Pembangunan Rendah Karbon dengan Papua Barat
Pemerintah Gandeng Inggris Kembangkan Pembangunan Rendah Karbon
Bos Bappenas: Biaya Pemindahan Ibu Kota Masuk Anggaran Tahun 2021

(mdk/idr)