Hingga Juni 2019, Pembiayaan Utang Indonesia Capai Rp180 Triliun

UANG » MAKASSAR | 16 Juli 2019 17:59 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga akhir Juni 2019 sebesar Rp180 triliun atau 50,2 persen target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Pembiayaan tersebut terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp195,77 triliun atau 50,3 persen target APBN dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp15,27 triliun atau negatif 80,5 persen dari target APBN.

"Realisasi pinjaman yang mencapai angka negatif menunjukkan bahwa realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman lebih besar dari pada penarikan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri," demikian dikutip dari APBN Kita edisi Juli 2019, Jakarta, Selasa (16/7).

Hingga akhir Juni 2019 pemerintah telah membayarkan cicilan pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp0,58 triliun atau 39,3 persen dari target APBN, sedangkan cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri telah dibayarkan sebesar Rp43,52 triliun atau 58,1 persen target APBN.

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp0,19 triliun atau 9,7 persen target APBN dan penarikan Pinjaman Luar Negeri mencapai Rp28,64 triliun atau 47,5 persen target APBN.

Adapun penarikan utang, salah satunya dilakukan untuk membangun beberapa infrastruktur baru. Beberapa contoh yang pembangunan infrastruktur menggunakan pembiayaan utang seperti pembangunan jalur kereta api menggunakan fasilitas pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara/ Sukuk Negara (SBSN).

Kemudian, pembangunan 14 proyek pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi yang dimulai dari tahun 2018 hingga 2019 dengan nilai mencapai kurang lebih Rp7,1 triliun berasal dari pembiayaan SBSN.

Infrastruktur perkeretaapian tersebut meliputi antara lain jalur kereta Cirebon-Kroya segmen 3 hingga Jombang, Maja Rangkasbitung, Kereta Api Layang Medan, Rantauprapat-Kotapinang, Binjai-Besitang-Langsa, MakassarParepare, dan Bandar Tinggi-Kuala Tanjung.

Dengan pembangunan jalur kereta api, diharapkan ekonomi masyarakat di daerah akan bergeliat serta semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:
PUPR Buka Peluang Ada Proyek Infrastruktur Besar 5 Tahun Mendatang
Presiden Jokowi Fokuskan Pagu RAPBN 2020 untuk Program Prioritas Pada Visi Indonesia
Ridwan Kamil Bakal Terbitkan Obligasi Dorong Pembangunan Jawa Barat
Jika Terbukti Lakukan Kelalaian, Direksi Kontraktor Tol BORR Terancam Dicopot
Jokowi akan Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Benahi SDM
Butuh Rp800 T Realisasikan Visi, Ridwan Kamil Siap Lobi Kementerian Hingga Presiden

(mdk/azz)

BERI KOMENTAR
Join Merdeka.com