Ibu Kota Baru Bakal Terapkan Pembangunan Rendah Karbon

UANG | 18 Juni 2019 14:39 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pemerintah menyatakan daerah yang menjadi ibu kota baru akan menerapkan program Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Sebelumnya, empat provinsi menyetujui dan menandatangani Nota Kesepahaman PRK.

Hal ini disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro setelah melakukan penandatangan MoU kerjasama dengan Inggris salah satunya tentang PRK di Jakarta, Selasa (18/6).

"Bukan hanya ibu kota baru saja, namun PRK ini akan diterapkan di seluruh Indonesia," ujar Menteri Bambang.

Hal ini terjadi karena program PRK ini telah dimasukkan dan menjadi arus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Selain itu, Menteri Bambang menambahkan jika ibu kota baru Indonesia juga akan dirancang sebagai kota yang ramah lingkungan.

"Yang pastinya ibu kota baru bakal mengusung smart and green city," pungkasnya.

Reporter: Ayu Lestari Wahyu Puranidhi

Sumber: Liputan6

Baca juga:
Istana Tegaskan Isu Ahok Jadi Ketua Tim Pembangunan Ibu Kota Baru Hoaks
Inilah Macam-Macam Gedung yang Dibangun di Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta
Bos Bappenas: Biaya Pemindahan Ibu Kota Masuk Anggaran Tahun 2021
Pemindahan Ibu Kota Telan Anggaran Rp 466 Triliun, Berikut Rinciannya
Dukung Pemindahan Ibu Kota, Bos Sido Muncul Sebut DKI Akan Lebih Hebat Nantinya
Bos Bappenas Tegaskan Penentuan Lokasi Ibu Kota Baru Dilakukan Tahun Ini
REI Siap Bantu Pemerintah Bangun Ibu Kota Baru di Luar Pulau Jawa
PUPR Siapkan Masterplan Ibu Kota Baru Setelah Lokasi Ditentukan Tahun Ini
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Hal-Hal Ini Sebelum Pindahkan Ibu Kota

(mdk/bim)