Ibu Kota Pindah dari Jakarta ke Kaltim di Semester I-2024

Ibu Kota Pindah dari Jakarta ke Kaltim di Semester I-2024
Maket Ibu Kota Baru. ©2019 dok. Kemen PUPR
EKONOMI | 22 Oktober 2021 21:35 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pemerintah akan mulai memindahkan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada semester I-2024. Kebijakan pemindahan ibu kota negara ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang diterima Liputan6.com pada Jumat (22/10).

"Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dilakukan pada semester I tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden," bunyi Pasal 3 RUU IKN.

Meski IKN nantinya akan bertempat di Kaltim, namun status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara belum akan dicabut sebelum ada Peraturan Presiden (Perpres) yang membawahinya.

"Sejak UU (IKN) ini diundangkan sampai dengan tanggal pengundangan Peraturan Presiden mengenai Pemindahan Status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN, kedudukan, fungsi, dan peran IKN tetap berada di Provinsi DKI Jakarta," tulis Pasal 28 ayat (1).

Begitu pun kantor pusat kementerian/lembaga dan kedutaan besar perwakilan negara sahabat, yang secara bertahap baru akan berpindah dan bertugas di IKN baru saat Perpres dikeluarkan.

"Pada tanggal diundangkan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN, seluruh Lembaga Negara secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara bertahap di IKN," terang Pasal 21 ayat (1).

2 dari 2 halaman

Konsultasi

"IKN menjadi tempat kedudukan bagi Lembaga Negara, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional," bunyi Pasal 4 ayat (3).

Namun, pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kaltim bukan hanya keputusan Presiden semata. RI 1 perlu berkonsultasi lebih lanjut dengan DPR untuk proses penetapan ibu kota negara di tempat baru.

"Presiden berkonsultasi dengan DPR dalam kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke wilayah IKN," bunyi Pasal 20.

Reporter: Maulandy

Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)

Baca juga:
Laporan Kinerja Jokowi-Ma'ruf 2021, Pemerintah Berkomitmen Bangun Ibu Kota Baru
Pemerintah Alokasikan Rp510 Miliar untuk Pembangunan Ibu Kota Baru Tahap I
Anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru Tahap Satu Capai Rp510 Miliar
Presiden Bisa Tunjuk dan Copot Pimpinan di Ibu Kota Baru
Jubir Presiden: Menumbuhkan Habitus Indonesia Maju Merupakan Prinsip Perpindahan IKN
Bos Bappenas: Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Baru Telah Dimulai

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami