Imbas Virus Corona, Truk Kelebihan Beban Bebas Berkeliaran

Imbas Virus Corona, Truk Kelebihan Beban Bebas Berkeliaran
UANG | 8 April 2020 13:27 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata (Unika), Djoko Setijowarno, menilai masih banyak oknum pemilik barang dan pengusaha angkutan barang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk mengangkut barang melebih batas yang ditetapkan (over loading). Djoko, menyarankan pemerintah mestinya dapat menambahkan aturan dalam penyelenggaraan PSBB.

"Dengan kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik (hasil modifikasi) atau over dimension. Pada akhirnya dapat menyebabkan terjadi kerusakan jalan lebih dan rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas," kata Djoko dalam keterangan yang diterima liputan6.com, Rabu (8/4).

Padahal, menurutnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pasal 13 Permenkes No 9/2020 mengatur pelaksanaan PSBB, yang antara lain meliputi pembatasan moda transportasi. Pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk moda transportasi penumpang, baik umum maupun pribadi, dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antarpenumpang.

Namun, pembatasan itu tidak berlaku untuk lalu lintas kendaraan angkutan logistik atau barang. Karena masyarakat sungguh membutuhkan pangan (makan dan minuman) dan obatan-obatan.

"Tentunya, janganlah pengusaha pemilik barang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi sebesar-besarnya dengan mengorbankan pihak lain," ujarnya.

1 dari 1 halaman

Pemerintah Diminta Tambah Larangan Dalam PSBB

tambah larangan dalam psbb

Djoko menyarankan pemerintah mestinya dapat menambahkan aturan dalam penyelenggaraan PSBB. Yakni tidak mengizinkan angkutan barang over dimension over loading (ODOL) selama PSBB, dan akan menindak kendaraan barang yang ODOL sesuai aturan yang berlaku.

Sebab, dampak yang diakibatkan dapat menggerogoti keuangan negara. Negara harus memperbaiki jalan yang cepat rusak. Sementara ini, pemerintah sedang sibuknya menyisihkan anggaran negara untuk menangani dampak ekonomi akibat pendemi Covid-19.

Di saat musim wabah virus Corona, sejumlah Unit Penyelengara Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) ditutup sementara waktu. Sejumlah pegawai UPPKB dan Kepolisian yang biasa bertugas di UPPKB diperbantukan ke sejumlah Terminal Tipe A untuk membantu pengawasan penumpang bus umum dalam hal menangkal virus Corona menyebar.

"Di tengah mobilitas kendaraan pribadi berkurang, kendaraan barang masih tetap melintas di jalan raya. Pemandangan yang berbeda terjadi di jalan Tol pasca penutupan sejumlah UPPKB di jalan nasional, populasi mobilitas truk over dimension over loading (ODOL) bertambah. Bisa jadi tingkat kerusakan jalan di masa pandemi Covid-19 ini lebih tinggi dibanding hari biasanya," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)

Baca juga:
BI Prediksi Pertumbuhan Penjualan Eceran Maret 2020 Minus 5,4 Persen
Fokus Bahas Teknis PSBB, Polda Jabar Pastikan Tidak Ada Jam Malam
Antisipasi Covid-19, Akses di Kawasan Tanah Kusir Ditutup
Ketua DPR Minta Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Virus Corona Disosialisasikan
Kemenkop dan UKM Lakukan Pelantikan Pejabat Sesuai Protokol Covid-19
Ombudsman: Pembiaran Terhadap Kelangkaan Masker dan APD Maladministrasi
Imbas Corona, Penjualan Kendaraan Diprediksi Anjlok 50 Persen dari Target 2020

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Jatim Bersiap Jalani Kehidupan New Normal - MERDEKA BICARA with Khofifah Indar Parawansa

5