Indef Soal Desa Fiktif: Ada Proses Verifikasi Tidak Benar

UANG | 7 November 2019 10:18 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani turut berkomentar terkait temuan desa fiktif atau tidak berpenduduk yang menerima manfaat dana desa. Menurutnya, ada proses verifikasi tidak benar yang dilakukan oleh pemerintah.

Dia mengatakan, jika pemerintah pusat maupun daerah lebih jeli dalam melakukan proses verifikasi penerima dana desa, maka tidak mungkin ada kejadian seperti ini. Mengingat program dana desa sendiri sudah berlangsung lama dimulai pada 2015 lalu, namun baru kali ini muncul isu tersebut.

"Kalau ada desa itu kan berarti ada verifikasi, mestinya dengan verifikasi itu kalau desanya tidak benar kan tidak bisa mendapatkan dana. Apalagi kalau sampai dengan dia fiktif, berarti ada proses verifikasi yang tidak benar," katanya di Jakarta, seperti ditulis Kamis (7/11).

Menurutnya, kejadian ini sudah masuk dalam kategori kriminal, lantaran menggunakan keuangan negara tanpa ada bukti sebagai desa. Atas kejadian tersebut, dia meminta agar pemerintah mengatur kembali mekanisme dalam pembentukan desa. Sehingga tidak ada lagi, desa-desa fiktif yang bermunculan.

"Jadi, menurut saya mungkin mekanisme dalam pembentukan desa harus diatur kembali," imbuh dia.

Di samping itu, Aviliani menilai selama ini program dana desa yang dijalankan pemerintah Jokowi cukup berhasil untuk desa-desa yang mempunyai kinerja baik. Dirinya memperkirakan, baru ada sekitar 20-30 persen yang sudah optimal menggunakan dana desanya. Di mana dari jumlah tersebut rata-rata desanya sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Namun, tak menutup kemungkinan ada juga beberapa desa justru tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal.

"Jadi tergantung kepala desanya juga. Kalau kepala desanya bagus, pemberdayaan masyarakat tinggi, itu biasanya pendapatan per kapitanya naik untuk daerah itu. Tapi kalau kepala desanya tidak bisa memberdayakan, akhirnya penggunaan dana desa itu ya tidak melibatkan masyarakat ya tidak ada (efektivitas ekonomi)," tandasnya.

1 dari 2 halaman

Pengawasan dana desa diperketat

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta agar pengawasan terhadap transfer dana desa di 2020 bisa lebih diperketat. Mengingat, alokasi yang diberikan di tahun mendatang angkanya jauh lebih besar yakni mencapai Rp72 triliun.

"Dana desa masih sekitar 20 ribu desa tertinggal. Sekarang muncul desa baru tidak ada penduduknya untuk dapat alokasi," kata Sri Mulyani di DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).

Melihat kondisi itu, Sri Mulyani menginginkan agar seluruh pemerintah daerah juga ikut mengawasi agar alokasi dana untuk transfer daerah bisa tepat sasaran.

Sri Mulyani Indrawati berjanji akan menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah. Dia pun mengaku baru mendengar adanya desa-desa tak berpenghuni tersebut setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

2 dari 2 halaman

Mendes Bantah Ada Desa Fiktif

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut adanya desa fiktif yang telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah.

"Dari telaah kita, ada desa yang memang penduduknya sudah enggak ada. Jadi, bukan hantu dalam artian ada dana ke sana," kata Abdul di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Dia memberi contoh, desa yang kini sudah tiada atau hilang di daerah Jawa Timur. Hilangnya desa atau daerah itu karena terdampak atau terkena lumpur Lapindo. "Ada desa yang memang harus eksodus, harus hilang dan tidak ada dana desa yang mengalir ke sana," ujarnya. (mdk/azz)

Baca juga:
Jubir Istana Kumpulkan Data Desa Fiktif
Penjelasan Kemendagri Soal Asal Muasal Desa Fiktif
Jokowi Minta Pelaku Pembuat Desa Fiktif Ditangkap
Mendagri Gandeng Polisi Selidiki 4 Desa Fiktif di Sulawesi Tenggara
Kasus Desa Fiktif Diusut Polisi, Ditemukan 34 Desa Bermasalah di Konawe Sultra