Indef Tolak Rencana Pengenaan PPN Sembako: Kurang Tepat di Tengah Pandemi

Indef Tolak Rencana Pengenaan PPN Sembako: Kurang Tepat di Tengah Pandemi
Pasar tradisional. ©2017 Merdeka.com/Wilfridus Setu Embu
EKONOMI | 14 September 2021 11:50 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Pemerintah kembali menggaungkan rencana kebijakan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan jasa kesehatan. Rencana tersebut telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdulah menolak rencana pengenaan PPN sembako. Apalagi rencana ini diterapkan di tengah pandemi yang belum usai.

"Tolak PPN sembako. Narasi PPN sembako di tengah Pandemi kurang tepat," katanya dalam diskusi secara daring, Jakarta, Selasa (14/9).

Rencana pengenaan PPN, kata Rusli membuat masyarakat khawatir. Pengenaan PPN sembako dikhawatirkan akan memicu kenaikan inflasi. "Karena secara psikologis membuat masyarakat khawatir. Takutnya, akan ada kenaikan inflasi yang diekspektasi atau masa depan," jelas Rusli.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ada beberapa tantangan PPN sembako. Di antaranya adalah masih besarnya informality dalam perekonomian Indonesia.

"Tantangan pemungutan PPN Sembako, meliputi masih besarnya informality dalam perekonomian kita. Jadi gini, salah satu tantangan pajak di Indonesia entitas bisnis masih informal. Pekerja kan masih banyak yang informal," katanya.

Tantangan selanjutnya ialah, Sumber Daya Manusia (SDM) pajak terbatas. Fiskus atau pejabat pajak di Indonesia hanya 45.000 orang. Sementara jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta orang.

"Jepang, dengan penduduk 126 juta orang, fiskusnya dua kali lipat dari Indonesia. Ketika ada penarikan pajak seperti itu akan menjadi tantangan. Dengan kondisi saat ini belum optimal, lalu ada PPn sembako pasti akan menambah beban fiskus," tandasnya. (mdk/azz)

Baca juga:
Sri Mulyani Angkat Kembali Rencana Penetapan PPN Sembako
CEK FAKTA: Hoaks, Ada Pajak untuk Makanan Tradisional
Pengenaan PPN untuk Daging Sapi Disebut Merugikan Pedagang
Kemenkeu Berencana Kenakan PPN untuk Daging Sapi dan Beras
Pemerintah Diimbau Naikkan Tarif Rokok Dibanding Kenakan PPN Sembako
Survei: 5 Persen Masyarakat Setuju PPN Sembako Bisa Bantu Pemulihan Ekonomi

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami