Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Indonesia Bakal Jadi Negara Pertama di ASEAN Punya Kereta Cepat

Indonesia Bakal Jadi Negara Pertama di ASEAN Punya Kereta Cepat Kereta cepat China. ©AFP PHOTO

Merdeka.com - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tengah menjadi sorotan berbagai pihak. Hal ini lantaran rencana keterlibatan APBN dalam pembangunan mega proyek ini.

Meski begitu, Pengamat Ekonomi dari Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menilai, pembangunan infrastruktur kereta cepat rute Jakarta-Bandung akan meningkatkan daya saing Indonesia di mata global dalam jangka panjang. Hal ini karena proyek yang dibangun PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu didukung sistem transportasi yang terintegrasi.

“Pembangunan infrastruktur itu salah satu syarat untuk kita membangun daya saing. Dengan adanya kereta cepat, seperti juga jalan tol, maka ada kemudahan yang bisa berdampak baik untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya di Jakarta, Kamis (21/10).

Piter menjelaskan, kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan terintegrasi dengan moda transportasi di setiap wilayah termasuk dengan light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT) di DKI Jakarta, sehingga perjalanan dapat ditempuh lebih cepat dan efisien.

Selain itu, kereta cepat Jakarta-Bandung juga menjadi ikon kebanggaan Indonesia karena menjadi yang pertama di kawasan Asia Tenggara, yang secara tidak langsung menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

"Banyak pembangunan infrastruktur baru yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Manfaat dari pembangunan itu, dirasakan masyarakat setelah beberapa lama dibangun dan dioperasikan," katanya.

Menurutnya, dengan harga tiket antara Rp250.000-Rp350.000 per penumpang dan perjalanan sekitar 30 menit sampai dengan 40 menit, layanan ini akan meningkatkan efisiensi investor dan pelaku usaha.

Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung belakangan menuai pro dan kontra di masyarakat karena dampak pandemi Covid-19 mengharuskan proyek ini dibiayai APBN.

Progres Pembangunan

Sebelumnya, Corporate Secretary KCIC Mirza Soraya mengatakan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung (KCJB) hingga saat ini sudah mencapai 79 persen dan KCIC pun terus melakukan berbagai upaya sehingga target operasional KCJB pada akhir 2022 bisa terwujud.

Dia menuturkan, saat ini KCIC bersama konsorsium kontraktor sedang berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan di 237 titik konstruksi secara komprehensif. Pihaknya mengakui pandemi Coid-19 yang melanda dunia sejak 2020 cukup menghambat proses pembangunan KCJB.

"Pandemi cukup memberikan dampak pada proses pembangunan KCJB. Untuk itu, sekarang fokus kami adalah melakukan percepatan pembangunan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya Setyaka Dillon menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung penting dan krusial bagi sektor transportasi publik di Indonesia pada masa depan yang tidak hanya menjadi alternatif kepadatan rute di jalan tol, tetapi juga dapat menangkap kebutuhan masyarakat berpuluh-puluh tahun yang akan datang.

Namun, Harya mengatakan dampak ekonomi dari adanya kereta cepat tidak akan dirasakan dalam lima tahun pertama masa operasional, melainkan 10 hingga 30 tahun ke depan.

"Ini tidak jauh berbeda dengan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Saat baru diresmikan, pelabuhan mungkin baru dirasakan manfaatnya 15 tahun ke depan," katanya.

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jumlah Bandara Internasional Indonesia Berkurang
Jumlah Bandara Internasional Indonesia Berkurang

Selama ini bandara internasional hanya melayani penerbangan internasional ke beberapa negara tertentu saja dan bukan merupakan penerbangan jarak jauh.

Baca Selengkapnya
Beda dengan Jokowi, Anies Pilih Bangun Jalur Kereta Ketimbang Jalan Tol, Ini Hitung-Hitungannya
Beda dengan Jokowi, Anies Pilih Bangun Jalur Kereta Ketimbang Jalan Tol, Ini Hitung-Hitungannya

Salah satunya, menghidupkan kembali atau reaktivasi jalur kereta di Sumbar

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kereta Ini Tak Pernah Diharapkan Kehadirannya, Jika Keluar dari Sarangnya, Berarti Ada Hal Buruk Terjadi
Kereta Ini Tak Pernah Diharapkan Kehadirannya, Jika Keluar dari Sarangnya, Berarti Ada Hal Buruk Terjadi

Indonesia memiliki sebuah kereta yang kehadirannya sama sekali tidak diharapkan, jika kereta tersebut keluar, berarti sedang ada hal buruk yang terjadi.

Baca Selengkapnya
Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta
Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta

Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Usai Dihapus dari Proyek Strategis Nasional
Begini Nasib Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Usai Dihapus dari Proyek Strategis Nasional

Rencana pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya usai resmi dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional (PSN).

Baca Selengkapnya
Bantah Sindiran Anies, Airlangga Tegaskan Indonesia Dianggap Leader Negara di Selatan
Bantah Sindiran Anies, Airlangga Tegaskan Indonesia Dianggap Leader Negara di Selatan

Presiden Jokowi bahkan melawat langsung untuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ingin Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Waktu Tempuh Cuma 2 Jam
Pemerintah Ingin Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Waktu Tempuh Cuma 2 Jam

Perpanjangan proyek Kereta Cepat Whoosh hingga Surabaya juga secara nilai ekonomis lebih menguntungkan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sindir Pemda: Jangan Semua Pemerintah Pusat, Bapak-Ibu Kerjain yang Mana?
Jokowi Sindir Pemda: Jangan Semua Pemerintah Pusat, Bapak-Ibu Kerjain yang Mana?

Jokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.

Baca Selengkapnya