Indonesia Dinilai Tak Dapat Hak Istimewa Jika Jadi Negara Maju

Indonesia Dinilai Tak Dapat Hak Istimewa Jika Jadi Negara Maju
UANG | 28 Februari 2020 13:23 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai, dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang, bukan sesuatu yang menguntungkan untuk Indonesia itu sendiri.

"Itu menurut kita sangat merepotkan karena kita pikir saja Thailand, Vietnam, dan Malaysia, mereka masih dianggapnya negara berkembang tuh, jadi kalau bedanya dianggap maju dan berkembang itu," kata Haryadi setelah kegiatan Diskusi Strategis Pariwisata bersama MarkPlus Tourism, di menara 88, Jakarta, Jumat (28/2).

Menurutnya, yang jelas Indonesia tidak akan mendapatkan hak istimewa lagi dari negara Amerika Serikat. Bukannya keuntungan yang didapat, melainkan banyak kerugian yang akan diperoleh, nantinya ekonomi Indonesia akan lebih sensitif.

"Yang jelas kita tidak punya privilege lagi, kita akan lebih sensitif, lebih banyak dipelototi Amerika dan selalu dipermasalahkan segala macem," ujarnya.

Karena, dia melihat bahwa di Indonesia ini masih banyak warganya yang miskin, bagaimana bisa disebut sebagai negara maju.

"Karena menurut saya tidak "fair," karena rakyat Indonesia yang miskin masih banyak banget kok dianggap maju. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang menguntungkan karena nanti dengan Amerika, akan banyak hal-hal yang merepotkan dan karena bagaimana pun kita standarnya sudah beda," tegasnya.

Memang beberapa waktu lalu, Amerika Serikat (AS) mengambil kebijakan yang cukup mengagetkan bagi Indonesia, dengan mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang. Ternyata tak hanya Indonesia yang dikeluarkan dari daftar tersebut, ada negara lain, seperti China, India, Brasil, serta Afrika Selatan.

1 dari 1 halaman

Alasan Amerika Serikat Keluarkan RI

serikat keluarkan ri

Berdasarkan rilis resmi Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (United Stated Trade Representative atau USTR) ada tiga aturan mengapa sebuah negara tak lagi masuk kategori berkembang dan tak berhak mendapat perlakuan spesial dari AS.

Pertama, pendapatan nasional per kapita di atas USD 12 ribu. Kedua, share ke perdagangan dunia lebih dari 0,5 persen. Ketiga, mempertimbangkan keanggotaan di organisasi ekonomi internasional.

Pendapatan nasional per kapita Indonesia baru USD 3.027 per 2018. Namun, Indonesia masuk kategori kedua dan ketiga. Menurut data The Global Economy, share ekspor Indonesia tercatat sudah mencapai 0,91 persen per 2017. Selain itu, Indonesia merupakan anggota G20.

"Perwakilan Dagang AS mempertimbangkan bahwa negara dengan share 0,5 persen atau lebih di dalam perdagangan dunia merupakan negara maju," jelas USTR. "Keanggotaan G20 mengindikasikan bahwa sebuah negara itu maju," lanjut USTR.

Dua faktor itu pun menyebabkan Indonesia dan sejumlah negara lain tak berhak lagi mendapat perlakuan khusus. Tentunya, 'kenaikan' status ini tidak otomatis menjadi pertanda bagus. Pasalnya, para eksportir Indonesia menjadi terdampak negatif karena kehilangan insentif dagang.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com (mdk/azz)

Baca juga:
Menperin Soal RI Dikeluarkan dari Negara Berkembang: Perlu Persiapan
Ada Virus Corona, LIPI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2020 Hanya 4,84 Persen
Wamenkeu: Ekonomi Indonesia Berpotensi Turun 0,3 Persen Akibat Virus Corona
Dampak Perlambatan Ekonomi Global dan Virus Corona ke Ekonomi Indonesia
Luhut Soal RI Dikeluarkan dari Negara Berkembang: Kita Jangan Buruk Sangka
Hipmi: Dari Sisi Jumlah Pengusaha, Indonesia Belum Bisa Dikategorikan Negara Maju

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami