Intip, Perbedaan Peraturan soal Suap di Amerika Serikat dan Indonesia

Intip, Perbedaan Peraturan soal Suap di Amerika Serikat dan Indonesia
OJK. ©2013 Merdeka.com/Harwanto Bimo Pratomo
EKONOMI | 21 September 2021 12:15 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Hidayat membeberkan perbedaan peraturan soal suap di Amerika Serikat (AS) dan Indonesia.

"Dalam penanganan kasus suap di dunia internasional terdapat Foreign Corrupt Practices Act atau FCPA yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat," kata Ahmad dalam Webinar Pencegahan Penyuapan di Industri Jasa Keuangan, Selasa (21/9).

FCPA merupakan ketentuan yang paling sering digunakan untuk menjerat pelaku penyuapan. FCPA sendiri memiliki dua ketentuan terkait anti suap dan akuntansi. "Tujuan FCPA adalah menyasar masalah korupsi trans-nasional yaitu penyuapan dari orang atau perusahaan Amerika Serikat terhadap pejabat publik di negara lain, dengan tujuan memperoleh atau mempertahankan bisnis,” ujarnya.

Adapun subjek hukum yang diatur dalam FCPA yakni issuers yaitu perusahaan listed dan subject to SEC report. Subjek kedua adalah konsern domestik atau domestic concern yakni Warga Negara Amerika serikat atau penduduk AS, perusahaan dan badan hukum yang memiliki kantor pusat di Amerika serikat.

Subjek ketiga yakni orang (person) yang mencakup orang selain Warga negara AS dan perusahaan dan badan hukum yang didirikan di negara lain selain AS tetapi melakukan penyuapan di AS.

Sementara, kata Ahmad Indonesia belum memiliki peraturan suap yang sepadan dengan FCPA. Memang Indonesia memiliki undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), namun fokus undang-undang Tipikor Indonesia adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Indonesia.

"Dalam UU Tipikor ada 30-an jenis tindak pidana korupsi yang bisa dikelompokkan ke dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum, suap perbuatan curang, penggelapan atau pemalsuan, pemerasan dan benturan kepentingan," jelasnya.

Kendati begitu, subjek UU Tipikor juga sama dengan FCPA, meliputi orang dan korporasi yakni pribadi kalangan pegawai negeri atau penyelenggara negara, swasta dan badan hukum korporasi.

UU Tipikor ini kata Ahmad berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana korupsi di manapun dia berada, serta berlaku terhadap pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, misalnya WNA yang menyuap pegawai negeri di Indonesia.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)

Baca juga:
OJK: Likuiditas Melimpah Timbulkan Beban Bagi Bank
OJK Beberkan Dampak Buruk Penyuapan
Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Hingga 2023 untuk Dukung Pemulihan Ekonomi
OJK: Kredit Perbankan Bisa Tumbuh 5 Persen Jika Tak Ada Gelombang ke-3 Covid-19
Tak Ingin UMKM Tertipu Pinjol Ilegal, OJK Tawarkan Platform DigiKU

TOPIK TERKAIT

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami