Jadi Sorotan KPK, Tata Kelola Program Kartu Prakerja akan Diperbaiki

Jadi Sorotan KPK, Tata Kelola Program Kartu Prakerja akan Diperbaiki
UANG | 26 Juni 2020 16:48 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto angkat suara terkait dengan penghentian sementara Program Kartu Prakerja. Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah memperbaiki tata kelola di dalam proses penjaringan peserta dari kartu prakerja.

Airlangga menyadari selama tiga bulan berjalan, permintaan untuk program kartu prakerja telah mencapai 10,4 juta. Sementara data yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan terverifikasi 1,8 juta, dan belum terverifikasi 1,2 juta. Sedangkan yang mengaku terkena PHK dan dirumahkan mencapai 10 juta lebih.

"Sehingga tentu ini harus ditata secara baik dan salah satunya tentu memperbaiki regulasi yang sebelumnya bukan untuk pandemi covid disesuaikan untuk pandemi covid," kata Airlangga dalam web dinar dilakukan secara virtual, di Jakarta, Jumat (26/6).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memang telah meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadsan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pendampingan. Hal itu sudah diantisipasi jika memang sewaktu-waktu terjadi hal yang menyimpang.

Untuk itu, pemerintah akan memperbaiki dan merencanakan agar pendaftaran program kartu prakerja ke depan ini bisa dibuka dan dilakukan secara tatap muka atau offline. Pertimbangan ini dilakukan agar program ini tepat sasaran

"Kita melakukan revisi dari program kartu pra kerja yang kerja itu sangat diminati karena 10,4 juta itu adalah mereka yang berharap mendapatkan pendidikan mendapatkan training dan mereka berharap akan ada pekerjaan baru setelah pandemi," tandas dia.

Baca Selanjutnya: Sorotan KPK...

Halaman

(mdk/azz)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami