Jokowi: Inflasi Terkendali Karena Pemerintah Tahan Harga BBM dan Listrik

Jokowi: Inflasi Terkendali Karena Pemerintah Tahan Harga BBM dan Listrik
Presiden Joko Widodo. YouTube @Sekretariat Presiden ©2020 Merdeka.com
EKONOMI | 24 Mei 2022 20:49 Reporter : Siti Nur Azzura

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, inflasi RI masih terkendali di kisaran 3,5 persen karena upaya pemerintah dalam menahan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan juga listrik meskipun harga komoditas energi dan pangan meningkat di pasar global.

"Kita alhamdulillah (inflasi) masih di 3,5 persen, patut kita syukuri karena kita tahan (harga) Pertalite, tahan gas, tahan listrik. Begitu kita ikutkan ke harga keekonomian, pasti inflasi kita akan mengikuti," kata Jokowi dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Balai Sidang Jakarta (JCC), dikutip Antara, Selasa (24/5).

Dia mengatakan laju inflasi di Indonesia masih terkendali dalam beberapa bulan terakhir meskipun pasar komoditas global dihantui ketidakpastian setelah meningkatnya eskalasi militer di Ukraina. Inflasi di Indonesia, lebih terkendali dibanding negara-negara lain seperti Amerika Serikat yang sudah menyentuh 8,3 persen, atau bahkan Turki yang mencapai 70 persen.

Saat ini, terdapat dua isu besar yang timbul karena ketidakpastian global, yakni harga barang energi seperti BBM, gas dan listrik, serta harga barang pangan. Untuk BBM, Indonesia sudah menahan harga BBM agar tidak meningkat sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain. Hal itu karena pemerintah terus memberikan subsidi melalui APBN agar harga yang dikenakan ke masyarakat tidak meningkat.

"Coba dilihat kenaikannya sangat tinggi sekali di negara selain kita, Singapura sekarang harga BBM sudah Rp32.400 per liter, Jerman Rp31.800 (per liter), Thailand Rp20 ribu per liter. Kita (Indonesia) Pertalie masih Rp7.650, Pertamax Rp12.500, yang lain sudah jauh sekali, kenapa harga kita masih seperti ini ya karena kita tahan terus," imbuhnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta pemerintah pusat, daerah dan juga BUMN untuk mengoptimalkan belanja pada produk-produk dalam negeri. Dia berharap belanja APBN, APBD dan BUMN dapat terserap kembali untuk mengungkit daya beli masyarakat dan membuka lapangan kerja sehingga dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi.

"Betul-betul harus kita pegang erat agar pemanfaatannya bisa fokus pada apa yang kita tuju karena uangnya gede sekali APBN kita Rp2.714 triliun dan APBD kita Rp1.197 triliun ditambah dengan BUMN," tandasnya. (mdk/azz)

Baca juga:
BI Prediksi Inflasi RI Masih Tetap Terkendali Meski Harga Komoditas Naik
Langkah Pemerintah Batalkan Rencana Kenaikan Harga BBM Hingga Tarif Listrik Tepat
Pemulihan Ekonomi RI Terancam Geopolitik dan Pengetatan Kebijakan Moneter AS
Mengenal Stagflasi, Ancaman Ekonomi Dunia Saat ini Berpotensi Ciptakan Resesi
Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2023 Capai 5,9 Persen
Sri Mulyani: Tiap Negara Punya Strategi Hadapi Kenaikan Harga Energi dan Pangan

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami